Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Ahok, saat ini sedang dalam sorotan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan korupsi di perusahaan energi negara tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan pandangannya mengenai situasi ini, menegaskan bahwa sebagai Komisaris Utama, Ahmad pasti menerima laporan serta hasil audit perusahaan.

Pernyataan Ahok mengenai Laporan dan Audit

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada 13 Maret 2025, Ahok mengungkapkan dirinya terkejut ketika penyidik menanyakan berbagai penyimpangan yang terjadi di Pertamina. Ia mencatat bahwa banyak informasi terkait penyimpangan yang baru diketahuinya saat diperiksa. “Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa,” ungkapnya.

Sebagai Komisaris Utama, Ahok menyatakan bahwa tugasnya hanya sebatas mengawasi kinerja perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). “Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP. Nah itu kan untung rugi-untung rugi,” jelas Ahok. Oleh karena itu, ia merasa tidak tahu mengenai detail operasional di bawahnya yang diduga melibatkan korupsi.

Perspektif Dasco tentang Tanggung Jawab Ahok

Dalam menjawab isu ini, Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa sebagai komisaris, Ahok seharusnya menerima laporan dan hasil audit secara menyeluruh. “Saya pikir sebagai komisaris, itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan,” jelas Dasco. Jika memang ada konstruksi korupsi di Pertamina, ia menyarankan untuk meneliti kembali proses audit dilakukan dalam periode tersebut.

Dasco menambahkan, pihak Kejagung perlu menelusuri lebih lanjut untuk memahami bagaimana proses pemeriksaan audit dilakukan di masa lalu. “Jadi, tentunya kita harus kemudian cek lagi, bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya,” imbuhnya.

Tantangan dalam Proses Audit dan Pengawasan

Korupsi adalah masalah yang kompleks dan sering kali melibatkan jaringan yang dalam, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Dasco menyerukan perlunya pemahaman yang baik mengenai proses audit dan bagaimana laporan-laporan tersebut disampaikan kepada manajemen. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, penting bagi semua komisaris dan eksekutif untuk berkontribusi dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas.

Pengawasan yang Lebih Ketat Diperlukan

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap BUMN, terlebih perusahaan sebesar Pertamina yang memiliki tanggung jawab besar terhadap energi nasional. Implementasi sistem audit yang efektif dan transparan harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan posisinya sebagai yang depan dalam pengawasan, komisaris memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan selaras dengan kepatuhan hukum dan etika.

Reaksi Publik dan Media

Kasus pemeriksaan Ahok terkait korupsi Pertamina ini menarik perhatian publik dan media. Masyarakat sangat menanti perkembangan selanjutnya, mengingat Ahok adalah tokoh publik yang terkenal dan memiliki banyak massa pendukung. Diskusi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam BUMN semakin mendapatkan sorotan, dan masyarakat menginginkan penyelesaian yang adil atas masalah ini.

Dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan besar investigasi ini akan berlanjut dan lebih banyak fakta akan terungkap. Masyarakat juga berharap agar pihak berwenang dapat menghukum mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi di perusahaan vital seperti Pertamina.

Dampak Korupsi terhadap BUMN

Korupsi di BUMN seperti Pertamina tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang bersangkutan. Semakin sering berita buruk tentang dugaan korupsi muncul, semakin dalam luka yang ditinggalkan dalam kepercayaan publik.

Jika dugaan penyimpangan di Pertamina terbukti benar, ini bisa berimplikasi pada kebijakan energi nasional dan operasi perusahaan di masa mendatang. Kerhilangan kepercayaan dapat berbahaya bagi investasi dan pertumbuhan industri yang sangat bergantung pada stabilitas dan integritas BUMN.

Kesimpulan

Pemeriksaan Ahok terkait dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen BUMN. Dalam menyikapi tuntutan masyarakat untuk melihat keadilan, institusi yang berwenang harus melaksanakan tugasnya dengan tegas dan tidak pandang bulu.

Tanggung jawab Ahok sebagai Komisaris Utama tetap menjadi perdebatan, dan semua mata kini tertuju pada perkembangan investigasi ini. Masyarakat sangat mengharapkan hasil yang adil dan transparan, serta pembenahan dalam pengawasan korporasi untuk mencegah pengulangan kasus serupa di masa yang akan datang.

Untuk mendapatkan berita terbaru seputar perkembangan kasus dan informasi terkait integritas BUMN, ikuti terus pemberitaan dari Kompas dan sumber terpercaya lainnya.

Penulis : Milan