Mewaspadai Potensi Kecurangan Pemilu: Jenis-Jenis Pelanggaran yang Perlu Diketahui

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah elemen krusial dalam sistem demokrasi, memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran dalam proses pemilu. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerima 17 laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menandakan adanya perhatian terhadap potensi kecurangan.

Jenis-Jenis Pelanggaran dalam Pemilu

Menurut data dari Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pelanggaran pemilu sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan praktik politik uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengidentifikasi tiga kategori pelanggaran pemilu, yaitu:

Baca Juga: Langkah-langkah Mengurus Buku Nikah yang Rusak atau Hilang”

1. Pelanggaran Kode Etik: Meliputi tindakan yang melanggar etika dan norma dalam kampanye serta proses pemilu.
2. Pelanggaran Administratif: Berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan administratif yang mengatur penyelenggaraan pemilu, termasuk masalah administrasi calon.
3. Tindak Pidana Pemilu: Menyangkut kejahatan atau pelanggaran hukum selama proses pemilu, seperti pemalsuan dokumen dan politik uang.

Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu berhak dan berkewajiban melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, atau Pengawas TPS.

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran. Identitas pelapor dilindungi berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga pelapor tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan identitas mereka.

Cara Melapor ke Bawaslu

Berikut beberapa cara untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu:

• Mengunjungi Pengawas Pemilu Terdekat: Masyarakat dapat langsung mendatangi pengawas pemilu di wilayah setempat.
• Kunjungan ke Kantor Bawaslu: Bawaslu memiliki kantor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dapat diakses untuk melaporkan pelanggaran.
• Via WhatsApp Bawaslu: Melalui layanan pesan WhatsApp yang disediakan Bawaslu.
• Menggunakan Aplikasi Gowaslu: Aplikasi berbasis Android yang mempermudah pengiriman laporan dugaan pelanggaran.

Proses Verifikasi dan Penanganan Laporan

Laporan yang diterima oleh Bawaslu akan melalui proses verifikasi sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Proses ini bertujuan memastikan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiil.

Apabila syarat formal dan materiil laporan tidak lengkap dalam waktu tiga hari, Bawaslu akan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapinya. Jika tidak dilengkapi, laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini menjamin bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Mengenal Sindrom Stevens-Johnson: Penyebab, Gejala, dan Cara Penanganannya

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Dengan memanfaatkan mekanisme pelaporan yang tersedia, diharapkan pemilu dapat berlangsung dengan adil, bebas dari kecurangan, dan mencerminkan kehendak rakyat.

Penulis: Vharel