Di awal tahun ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Program bansos ini dilaksanakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berlangsung di tengah kampanye Pemilu 2024.
baca juga: Karier Menjanjikan Menanti Lulusan Pendidikan Geografi: Ini Daftar Pekerjaannya!
Berikut adalah beberapa program bansos yang akan dicairkan menjelang Pemilu 2024:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan tahunan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Bantuan ini disalurkan secara bertahap empat kali setahun, mencakup klaster kesehatan, pendidikan, dan lansia:
- PKH Kesehatan: Bantuan tunai sebesar Rp3 juta per tahun untuk ibu hamil dan anak balita.
- Klaster Pendidikan: Bantuan tunai sebesar Rp900 ribu per tahun untuk SD, Rp1,5 juta per tahun untuk SMP, dan Rp2 juta per tahun untuk SMA.
- PKH Lansia dan Disabilitas: Bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun.
- Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program BPNT memberikan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada masyarakat, yang dicairkan setiap dua bulan sekali dengan total Rp400 ribu per pencairan. Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam enam tahapan.
- Bansos Beras Bantuan beras sebesar 10 kg per bulan diberikan kepada setiap keluarga terdaftar. Presiden Jokowi memastikan pencairan bansos beras ini akan dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun ini.
- Bantuan Ganti Rugi Petani Pemerintah juga akan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Bantuan ini berkisar antara Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani, dan akan segera dicairkan.
Pengawasan dan Kewaspadaan Terhadap Politisasi Bansos
Walaupun program bansos ini memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terdapat kekhawatiran bahwa bansos dapat dipolitisasi menjelang Pemilu. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengingatkan agar penyaluran bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Bansos kini seringkali menjadi komoditas politik. Jangan dipolitisasi karena itu adalah hak rakyat,” tegas Ganjar Pranowo. Politisasi bansos dapat menyebabkan penyalahgunaan program untuk kepentingan kampanye politik, yang seharusnya dihindari.
Untuk menjaga integritas dan tujuan asli dari program bansos, diperlukan pengawasan ketat dan transparansi dalam penyalurannya. Pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya rekayasa politik yang dapat merugikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
baca juga: Karier Menjanjikan Menanti Lulusan Pendidikan Geografi: Ini Daftar Pekerjaannya!
Dengan perhatian yang cermat terhadap pelaksanaan bansos, diharapkan program ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadi alat politik yang merugikan.
penulis: henggar