Legalitas Pendidikan: Menjamin Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu, yang harus dijaga dan dipenuhi oleh negara. Namun, untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, penting untuk memahami legalitas pendidikan. Legalitas pendidikan berkaitan dengan aturan, kebijakan, dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan sistem pendidikan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, kualitas pendidikan bisa terganggu, dan akses terhadap pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat bisa terancam.

Artikel ini akan membahas mengapa legalitas pendidikan sangat penting dalam sistem pendidikan, bagaimana peraturan pendidikan di Indonesia berlaku, serta dampak dari legalitas terhadap keberhasilan pendidikan di berbagai jenjang.

Apa Itu Legalitas Pendidikan?

Legalitas pendidikan adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari hak dan kewajiban peserta didik, guru, hingga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Aturan-aturan ini juga mencakup pengaturan kurikulum, sistem evaluasi, dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.

Di Indonesia, legalitas pendidikan diatur oleh sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kualitas, dan keberlanjutan.

Baca Juga: Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Kompetensi Wajib Lulusan Otomotif

Mengapa Legalitas Pendidikan Sangat Penting?

1. Menjamin Akses Pendidikan yang Adil
   Legalitas pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa ada diskriminasi.Misalnya, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang sering terjadi di berbagai wilayah.
2. Standarisasi Pendidikan yang Berkualitas
   Legalitas pendidikan tidak hanya memastikan akses, tetapi juga menjamin kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, berbagai standar kualitas pendidikan ditetapkan, seperti standar kurikulum, fasilitas pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik, serta mekanisme penilaian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkesinambungan dan relevan dengan perkembangan zaman.Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berperan dalam menyusun dan mengawasi kurikulum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang mengikat, proses pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
3. Melindungi Hak Peserta Didik dan Tenaga Pendidik
   Salah satu peran penting dari legalitas pendidikan adalah melindungi hak-hak peserta didik serta tenaga pendidik. Undang-Undang Pendidikan mencakup hak-hak siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak, serta kewajiban lembaga pendidikan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, hak guru dalam mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pengembangan profesional juga diatur dalam berbagai peraturan.Misalnya, Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur tentang hak-hak guru, mulai dari status kepegawaian, tunjangan profesi, hingga pengembangan karier. Hal ini penting agar tenaga pendidik dapat bekerja dengan profesional dan memberikan pengajaran yang berkualitas.
4. Mengatur Pembiayaan Pendidikan yang Transparan
   Pendidikan membutuhkan dana yang cukup untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Legalitas pendidikan mencakup pengaturan tentang pembiayaan pendidikan, termasuk bagaimana anggaran pendidikan digunakan dan disalurkan oleh pemerintah.Salah satu kebijakan penting dalam hal ini adalah alokasi anggaran pendidikan, yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pembiayaan pendidikan dapat dikelola secara transparan dan efisien, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Baca Juga: Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Kompetensi Wajib Lulusan Otomotif

Legalitas Pendidikan di Indonesia: Regulasi Utama

Di Indonesia, legalitas pendidikan diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang mengatur pendidikan di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
   Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang tujuan pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik, tenaga pendidik, serta pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang layak. Sisdiknas juga mencakup ketentuan tentang pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan yang harus diterima oleh setiap warga negara.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
   Undang-Undang ini mengatur tentang status, hak, dan kewajiban guru serta dosen. Di dalamnya juga mengatur mengenai kesejahteraan tenaga pendidik dan pengembangan profesi untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
   Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut tentang standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Standar ini mencakup kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta sistem penilaian pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
   Peraturan ini mengatur mengenai alokasi dan pengelolaan dana BOS yang digunakan untuk membantu biaya operasional pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Dampak dari Legalitas Pendidikan terhadap Keberhasilan Pendidikan

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
   Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, baik dari segi kurikulum, fasilitas, maupun kompetensi tenaga pendidik. Tanpa regulasi yang tepat, sistem pendidikan bisa berjalan tidak merata dan tidak terstandarisasi.
2. Pemerataan Akses Pendidikan
   Legalitas pendidikan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan adanya undang-undang yang mendukung pemerataan, peluang pendidikan yang sama bisa diberikan kepada semua warga negara.
3. Pengembangan Karier Tenaga Pendidik
   Dengan peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban tenaga pendidik, mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan profesional. Ini sangat berpengaruh pada kualitas pengajaran yang mereka berikan kepada siswa.

Kesimpulan

Legalitas pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dan adil di Indonesia. Melalui berbagai regulasi dan peraturan yang ada, sistem pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang, memberikan akses yang lebih baik kepada seluruh warga negara, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan—mulai dari siswa, guru, hingga penyelenggara pendidikan—dapat bekerja dengan lebih efisien, profesional, dan adil.

Penulis: intan nurazizah