Mensos Gus Ipul Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2026
Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026. Target ambisius ini sejalan dengan visi pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.
Komitmen Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem
Dalam kunjungannya ke Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Senin (10/2/2025), Gus Ipul menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
“Kita harapkan tahun ini maupun tahun depan paling lambat, kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Selanjutnya, dalam lima tahun mendatang, angka kemiskinan secara keseluruhan bisa berada di bawah lima persen,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, target tersebut harus didukung dengan strategi yang komprehensif dan berbasis data. Pemerintah ingin memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) dan kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Strategi Mencapai Kemiskinan Ekstrem 0 Persen
Untuk mencapai target ini, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen masyarakat. Berikut beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah:
1. Penguatan Program Bantuan Sosial
Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan terus diperkuat. Pemerintah akan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dengan sistem pemantauan yang lebih ketat.
2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Swasta
Mensos telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan berbagai perguruan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis akademis dan inovatif.
“Kami ingin perguruan tinggi berperan aktif dalam membantu masyarakat di wilayah sekitar kampus. Kampung-kampung yang rentan miskin akan digarap bersama dengan kementerian terkait,” tambahnya.
3. Mendorong Peningkatan Keterampilan dan Peluang Kerja
Pemerintah berencana memperluas akses pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar mereka memiliki daya saing di pasar kerja. Program pelatihan ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian, teknologi, dan kewirausahaan.
4. Eliminasi Ego Sektoral dalam Kebijakan Publik
Gus Ipul menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kajian akademis dan mengedepankan kerja sama lintas sektor. Pemerintah ingin menghilangkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif.
“Ego sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri harus dihilangkan. Kami ingin semua langkah terukur dan berbasis kajian akademis agar lebih efektif,” tegasnya.
Dukungan Presiden dalam Program Pengentasan Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap isu kemiskinan di Indonesia. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor akademisi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Pemerintah ingin agar upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara bersama-sama, agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap Gus Ipul.
Tantangan dalam Menghapus Kemiskinan Ekstrem
Meskipun target 0 persen kemiskinan ekstrem terdengar ambisius, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:
- Validasi Data yang Akurat – Banyak kasus di mana data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan menjadi prioritas utama.
- Distribusi Bantuan yang Merata – Beberapa daerah terpencil masih mengalami kendala dalam mengakses bantuan karena infrastruktur yang belum memadai.
- Perubahan Ekonomi Global – Fluktuasi ekonomi dunia, inflasi, dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta efektivitas program bantuan sosial.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Gus Ipul, menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Strategi yang diterapkan mencakup penguatan program bansos, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan swasta, serta peningkatan keterampilan masyarakat miskin.
Namun, tantangan seperti validasi data, distribusi bantuan, dan perubahan ekonomi global tetap harus diatasi agar target ini bisa tercapai. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, Indonesia optimis dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyatnya.
penulis : Rizki