Mahasiswa dari berbagai kampus berbondong-bondong turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Mereka tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri dan Kejaksaan
Aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi hingga kesejahteraan rakyat. Tak hanya menolak revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan, mereka juga menolak sejumlah kebijakan, salah satunya pemotongan anggaran pendidikan
Baca juga:Leeds United Kembali ke Puncak Kejuaraan Setelah Kemenangan Dramatis atas Sunderland
Aksi itu berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Mereka menilai pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara.
nggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya
Mereka mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Beberapa revisi UU dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.
Mereka mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Beberapa revisi UU dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia
Mereka mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Beberapa revisi UU dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.
alam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan 13 tuntutan. Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak
Berikut 13 poin tuntutan massa:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis
alam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan 13 tuntutan. Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata
Baca juga:
Al Ahli Saudi Bungkam Al Gharafa 4-2 di Liga Champions AFC: Mahrez Bersinar, Ini Rating Pemainnya!
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
nama penulis:devina marva zora