Membongkar 7 Peran Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula yang Merugikan Negara Rp 578 Miliar
Kasus korupsi impor gula yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, kini menjadi perhatian publik. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Tom Lembong diduga melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara hingga Rp 578 miliar. Jaksa mengungkap tujuh perbuatan yang dilakukan oleh Tom selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016.
1. Menerbitkan Persetujuan Impor Tanpa Rapat Koordinasi
Pada 12 Agustus 2015, Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 perusahaan gula swasta. Sayangnya, keputusan ini diambil tanpa adanya rapat koordinasi antar-kementerian, yang seharusnya menjadi prosedur wajib sebelum mengambil keputusan terkait impor.
2. Menerbitkan Persetujuan Impor Tanpa Rekomendasi Kementerian Perindustrian
Jaksa menyebutkan bahwa Tom Lembong menerbitkan surat impor tanpa mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Padahal, rekomendasi ini menjadi salah satu syarat utama dalam regulasi perdagangan untuk memastikan transparansi serta keseimbangan pasokan gula di dalam negeri.
3. Mengakui Perusahaan Gula Rafinasi sebagai Importir Produsen
Tom Lembong memberikan pengakuan kepada 10 perusahaan gula rafinasi sebagai importir produsen gula kristal mentah. Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, perusahaan tersebut hanya memiliki izin untuk mengolah gula rafinasi, bukan gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih.
4. Mengimpor Gula Kristal Mentah Saat Produksi Domestik Memadai
Keputusan Tom Lembong dalam memberikan izin impor gula kepada PT Angels Products dilakukan saat produksi gula kristal putih di dalam negeri sedang mencukupi. Hal ini menyebabkan kelebihan pasokan gula di pasar, yang pada akhirnya merugikan petani tebu lokal serta menekan harga gula dalam negeri.
5. Tidak Menunjuk BUMN untuk Stabilisasi Harga Gula
Dalam pengendalian harga gula, Tom Lembong seharusnya menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga. Namun, ia justru menunjuk koperasi seperti Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), serta beberapa koperasi lainnya, yang dianggap tidak memiliki pengalaman dalam mengelola stabilisasi harga gula nasional.
6. Menugaskan PT PPI untuk Pengadaan Gula dengan Skema Pengaturan Harga
Tom Lembong memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih. Dalam praktiknya, PT PPI bekerja sama dengan 10 perusahaan gula rafinasi dan menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen ke PT PPI, serta dari PT PPI ke distributor. Harga jual ini berada di atas harga patokan petani (HPP), yang akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas harga gula nasional.
7. Dugaan Praktik Kartel dalam Pengaturan Harga dan Distribusi
Jaksa juga menyoroti adanya dugaan praktik kartel yang dilakukan melalui mekanisme impor gula ini. Dengan memberikan kewenangan kepada beberapa perusahaan tertentu, Tom Lembong dituding telah menciptakan monopoli dalam industri gula nasional. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar dan merugikan konsumen serta petani tebu.
Dampak Kasus Korupsi Impor Gula terhadap Perekonomian Nasional
Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 578 miliar, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Salah satunya adalah hancurnya ekosistem industri gula nasional yang berimbas pada para petani tebu dan pelaku usaha kecil di sektor ini.
Di sisi lain, praktik impor yang tidak transparan ini juga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan besar secara tidak wajar, sementara produsen lokal mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya.
Proses Hukum dan Tuntutan Terhadap Tom Lembong
Saat ini, kasus ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim jaksa telah menghadirkan berbagai bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus ini. Jika terbukti bersalah, mantan Menteri Perdagangan tersebut bisa menghadapi ancaman hukuman pidana yang berat.
Dalam sidang sebelumnya, Tom Lembong sendiri sempat mengajukan permohonan bebas dari dakwaan dengan alasan bahwa kebijakan impor gula yang ia lakukan merupakan bagian dari tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Namun, jaksa menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah menyimpang dari prosedur yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan.
Kesimpulan
Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong menjadi salah satu skandal besar di sektor perdagangan Indonesia. Dengan kerugian negara mencapai Rp 578 miliar, serta dampak buruk terhadap industri gula nasional, kasus ini menjadi ujian besar bagi sistem hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi.
Publik kini menanti keputusan pengadilan terkait nasib Tom Lembong. Apakah ia akan dihukum sesuai dengan tindakannya atau justru bebas dari jerat hukum? Yang jelas, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat dalam kebijakan perdagangan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti gula.
Penulis: M. Rizki