Pada 15 Maret 2025, sebuah peristiwa yang menggegerkan publik terjadi di Jakarta Pusat, ketika sekelompok orang dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI. Rapat yang diadakan secara tertutup di Hotel Fairmont ini membahas revisi Undang-Undang TNI. Penggerudukan yang dilakukan oleh koalisi sipil ini tidak sekadar menjadi berita utama, tetapi juga berujung pada laporan polisi yang melibatkan pihak keamanan hotel. Dalam artikel ini, kita akan membahas rinci mengenai peristiwa ini, alasan di balik aksi demonstrasi, dan dampaknya terhadap proses legislasi di Indonesia.

Latar Belakang

Rapat Panja RUU TNI adalah bagian dari proses legislasi yang melibatkan revisi undang-undang penting yang berdampak pada institusi militer dan pertahanan negara. Dalam konteks sejarah Indonesia, RUU ini memiliki implikasi besar, terutama terkait isu dwifungsi ABRI yang pernah menjadi polemik di masa lalu. Rapat ini digelar tertutup, yang menambah kekecewaan sejumlah elemen sipil yang merasa tidak dilibatkan dalam proses yang seharusnya transparan.

Alasan Aksi Protes

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mengecam penyelenggaraan rapat yang ditutup untuk publik. Mereka beranggapan bahwa transparansi dalam proses legislasi adalah aspek yang sangat penting agar masyarakat bisa mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah. Andrie, salah satu perwakilan dari koalisi, menyatakan, “Kami menolak adanya dwifungsi ABRI dan meminta agar rapat ini dihentikan karena dilakukan secara diam-diam.”

Reaksi dan Laporan Polisi

Penggerudukan ini berujung pada laporan polisi yang diajukan oleh pihak keamanan Hotel Fairmont. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa laporan tersebut mendaftarkan dugaan pelanggaran ketertiban umum. Pelaporan ini mencakup pasal-pasal terkait intimidasi dan ancaman kekerasan, meskipun Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator KontraS, menganggap tuduhan tersebut dipaksakan.

Tindak Lanjut dan Diskusi Publik

Penggerudukan RUU TNI bukan hanya menyoroti dinamika antara pihak legislatif dan masyarakat, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas mengenai akuntabilitas pemerintah. Dimas menyatakan, “Kami hanya menyampaikan tuntutan dan tidak melakukan ancaman. Proses penyampaian pendapat ini seharusnya dapat dilakukan dengan bebas tanpa adanya intimidasi.”

Tindakan Politisi dan DPR

Aksi ini memicu perhatian di kalangan politisi dan DPR, yang perlu lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam politik, keterbukaan dan akuntabilitas adalah prinsip yang krusial. Aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini bisa dianggap sebagai sinyal bahwa masyarakat sipil semakin aktif dalam mengawasi kebijakan publik.

Tradisi Aksi Protes di Indonesia

Kegiatan penggerudukan yang dilakukan oleh Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bukanlah satu-satunya contoh dari aksi protes di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bahwa masyarakat sipil seringkali terlibat dalam pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin berkembang di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Implikasi Hukum

Meskipun penggerudukan ini berujung pada laporan polisi, penting untuk mencermati bagaimana hal ini dapat berdampak pada proses legislatif dan hak-hak masyarakat sipil. Menurut berbagai ahli hukum, hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di depan umum adalah salah satu fondasi dari demokrasi. Oleh karena itu, pelaporan terhadap individu atau kelompok yang melakukan protes harus disikapi dengan bijaksana agar tidak merugikan ruang gerak masyarakat sipil.

Kesimpulan

Penggerudukan Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont adalah tindakan simbolik yang menggambarkan upaya masyarakat untuk menuntut transparansi dan keterlibatan dalam proses legislasi. Dengan adanya laporan polisi sebagai respons, penting untuk mempertimbangkan kembali mekanisme untuk menyuarakan pendapat di tengah masyarakat yang demokratis.

Situasi ini memperlihatkan perlunya dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, agar terjadi penyesuaian dan saling pengertian. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tindakan penggerudukan ini harus dipandang sebagai momentum untuk mendorong diskusi yang lebih konstruktif tentang kebijakan publik.

Dengan semakin aktifnya masyarakat dalam menyuarakan pendapat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata merupakan produk legislasi yang otoriter. Tindakan yang terjadi di Hotel Fairmont ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat tetap penting dalam proses demokrasi di Indonesia.

Penulis : Milan