Jakarta kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari sektor perbankan daerah. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan secara resmi gangguan sistem layanan Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret 2025 ke Bareskrim Polri. Dalam langkah berani dan cepat, ia juga mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait gangguan transaksi digital yang berlarut-larut.
Akar Masalah: Gangguan Sistem dan Dugaan Keterlibatan Orang Dalam
Gangguan layanan yang berujung pada kemarahan publik ini bukan hanya dinilai sebagai masalah teknis biasa, melainkan diduga melibatkan unsur internal. Pramono menyebut bahwa kejadian ini tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan orang dalam, sehingga penanganan harus menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin, tidak melibatkan orang dalam,” tegas Pramono saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI di Balai Kota.
Ia juga memastikan bahwa penanganan kasus ini harus berjalan secara profesional dan independen, tanpa ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Jakarta.
Langkah Tegas: Pencopotan Direktur IT dan Instruksi IPO Bank DKI
Sebagai bentuk keseriusan, Pramono langsung memberhentikan Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Ia berharap perubahan signifikan terjadi dalam enam bulan ke depan dan mendorong agar Bank DKI bisa melantai di bursa saham (Initial Public Offering/IPO).
“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal enam bulan,” ujar Pramono.
Puncak Keluhan: Dari Transaksi Gagal hingga Saldo Terpotong
Sejak 29 Maret 2025, nasabah Bank DKI mengeluhkan ketidakmampuan melakukan berbagai transaksi, seperti transfer antar bank, pembayaran melalui QRIS, dan tarik tunai di ATM Bersama. Puncaknya terjadi saat momen Lebaran 31 Maret, ketika kebutuhan transaksi masyarakat meningkat drastis.
Sejumlah pengguna media sosial menyuarakan kekesalan mereka:
- “Hey @bank_dki sampe kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampe sekarang gak bisa transaksi apa-apa,” keluh akun @erza*22.
- Lainnya mengaku saldo terpotong tanpa transaksi yang tercatat, membuat kekhawatiran makin meluas.
Kepastian dari Pemerintah: Dana Nasabah Aman
Dalam berbagai pernyataannya, Pramono menekankan bahwa dana nasabah tetap aman. Namun, ia juga menekankan bahwa krisis kepercayaan yang muncul akibat layanan digital yang buruk harus segera diatasi dengan perbaikan menyeluruh, terutama di lini teknologi informasi.
“(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat,” ucap Pramono tegas.
Harapan Baru: Modernisasi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank DKI
Dengan langkah cepat dan terbuka, Pramono Anung ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank DKI. Ia menargetkan reformasi sistem IT secara menyeluruh, peningkatan keamanan digital, serta peningkatan pelayanan berbasis teknologi.
Langkah IPO juga diharapkan menjadi pemicu transformasi Bank DKI ke arah yang lebih profesional dan transparan, meniru keberhasilan sejumlah bank daerah lainnya yang telah go public.
Kesimpulan: Evaluasi Serius Menuju Perubahan Nyata
Kisruh layanan Bank DKI menjadi refleksi pentingnya penguatan sistem digital dalam perbankan. Gangguan sistem tidak lagi bisa dianggap sepele, apalagi menyangkut dana dan kepercayaan publik.
Dengan laporan resmi ke Bareskrim, pencopotan pejabat strategis, dan rencana IPO, Gubernur Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan tata kelola perbankan yang bersih, transparan, dan modern.
Penulis: M. Rizki