Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) bersiap menggugat keputusan Presiden Donald Trump yang berniat membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Para politisi dari Partai Demokrat menyatakan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan untuk menutup lembaga tersebut dan menyebutnya sebagai “krisis konstitusional.”
Tindakan Trump Dinilai Melanggar Konstitusi dan Menyalahgunakan Kekuasaan
Pada Senin, 3 Februari 2025, sejumlah politisi Demokrat berusaha memasuki kantor USAID di Washington, namun mereka dihalangi oleh petugas federal serta beberapa orang yang mengklaim diri mereka sebagai pegawai USAID. Sebelumnya, Trump menuduh USAID terlibat dalam “kecurangan” dan berniat memindahkan lembaga independen itu ke bawah Departemen Luar Negeri. Trump juga berencana merombak USAID dengan bantuan sekutu politiknya, Elon Musk, yang telah ditunjuk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Pencopotan Staf USAID dan Penutupan Website Menjadi Sorotan
Sejak dilantik, Trump segera bergerak untuk menghentikan pendanaan dan kegiatan USAID. Banyak staf di lembaga itu yang dipecat atau diberi cuti, sementara situs web dan akun media sosial USAID mulai ditutup.
Demokrat Tuntut Pembatalan Pembubaran USAID
Senator Demokrat Chris Van Hollen dari Maryland menilai tindakan Trump dan Musk “ilegal” dan menganggap ada penyelewengan kekuasaan yang berpotensi merugikan negara. Sementara itu, Senator Chris Murphy menilai bahwa Amerika Serikat tengah menghadapi “krisis konstitusional” akibat pembubaran USAID yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang.
Faksi Demokrat menyoroti pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada Musk yang dianggap bisa mencampuri urusan lembaga negara lainnya. Sebagai bentuk protes, Partai Demokrat mengancam untuk menggagalkan nominasi Menteri Luar Negeri pilihan Trump, kecuali pembubaran USAID dibatalkan.
Sejarah USAID dan Peran Pentingnya dalam Diplomasi AS
USAID, yang didirikan pada 1961 oleh Presiden John F. Kennedy, telah menjadi bagian integral dari upaya diplomasi luar negeri AS, termasuk memberikan bantuan pembangunan untuk melawan pengaruh Uni Soviet. Meskipun Trump mengklaim lembaga ini memboroskan anggaran, AS hanya mengalokasikan sekitar 1 persen dari total APBN untuk bantuan luar negeri, sebuah angka yang lebih kecil dibandingkan dengan banyak negara lain.
Penulis:Gilang Ramadhan