Elon Musk Digugat Setelah Diduga Mengakses Data Pribadi Warga AS Secara Ilegal
Elon Musk, miliarder yang dikenal sebagai orang terkaya di dunia dan dekat dengan mantan Presiden Donald Trump, kini menghadapi gugatan hukum setelah diduga secara ilegal mengakses data pribadi jutaan warga Amerika Serikat (AS). Truk yang dikendalikan Musk melalui lembaga Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) mengambil alih sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang mengelola aliran uang pemerintah termasuk dana sosial dan gaji pegawai federal.
Gugatan ini diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput di pengadilan federal Washington DC. Mereka menuntut agar hakim menetapkan bahwa Musk tidak berhak mengakses data pribadi para pembayar pajak dan untuk memblokir akses tersebut secara permanen.
Pemberian Akses Ilegal Menjadi Kontroversi
Gugatan tersebut menyebutkan bahwa tindakan Musk dan DOGE untuk memperoleh data pribadi dari Departemen Keuangan AS melanggar undang-undang federal yang mengatur perlindungan informasi pribadi warga negara. Selain itu, para pejabat yang menolak memberikan akses tersebut dilaporkan mendapat sanksi administratif, dengan salah satunya memilih pensiun dari departemen.
Musk sendiri membela tindakannya melalui media sosial, dengan alasan bahwa pemantauan alur pembayaran dan pengentian transaksi mencurigakan adalah cara untuk mengurangi pemborosan uang pajak dan penipuan. Namun, langkah tersebut justru menimbulkan kemarahan di kalangan mereka yang terlibat dalam sistem yang ada.
Kontroversi Seputar Kontrol Musk atas Sistem Pemerintahan AS
Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS mengelola dana sekitar US$ 6 triliun per tahun untuk program-program besar seperti Jaminan Sosial dan Medicare. Namun, kontroversi muncul setelah Musk melalui DOGE diberi kontrol atas sistem ini. Sebagian pihak menilai hal ini sebagai tindakan yang dapat merusak privasi dan keamanan data pribadi warga negara.
Keterlibatan Musk dalam pemerintahan AS semakin menambah kekhawatiran tentang kekuasaan yang diberikan kepadanya, meskipun ia bukan pejabat pemerintah yang dipilih. Bahkan, beberapa pejabat tinggi AS yang dipengaruhi kebijakan Musk dipaksa mundur atau diberhentikan dari posisi mereka.
Trump Memberikan Dukungan pada Musk
Mantan Presiden Donald Trump menanggapi kritik terhadap Musk, menegaskan bahwa semua tindakan Musk harus mendapatkan persetujuan dari pihaknya. Trump berusaha meredakan ketegangan dengan menyatakan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa izin dari pemerintahan, dan setiap kebijakan yang diambil akan diawasi dan dilaporkan sesuai prosedur.
Kontroversi yang melibatkan Elon Musk dan pengambilalihan sistem keuangan negara ini memicu perdebatan sengit di kalangan politisi AS, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berisiko terhadap perekonomian dan integritas sistem pemerintahan.
Penulis:Gilang Ramadhan