kasusPublic Article

Hasto Kristiyanto Terseret Kasus Harun Masiku: Antara Kriminalisasi atau Politik Kekuasaan?

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan obstruction of justice terkait eks kader PDI-P, Harun Masiku. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDI-P, Hasto menegaskan bahwa kasus yang menimpanya sarat akan kepentingan politik kekuasaan.

Kontroversi Penetapan Hasto sebagai Tersangka

Hasto mengklaim bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi hukum. Ia mengacu pada berbagai analisis hukum yang dilakukan oleh sejumlah pakar, yang menurutnya tidak menemukan dasar hukum kuat terkait status tersangkanya.

“Setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya,” ujar Hasto dalam pernyataannya.

Menurutnya, ada faktor kepentingan politik di balik penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia merujuk pada eksaminasi hukum yang telah dilakukan terhadap beberapa nama lain dalam kasus ini, seperti Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri, yang hasilnya tidak menunjukkan keterlibatan dirinya.

KPK Tidak Punya Bukti Cukup?

Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung aturan dalam Undang-Undang KPK terkait obstruction of justice, yang menurutnya hanya berlaku dalam proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa berdasarkan eksaminasi hukum, tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menjeratnya.

“Sikap saya sangat kooperatif dan taat pada seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta hukum ini juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses praperadilan,” kata Hasto.

Namun, meski mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, gugatan tersebut ditolak. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, disebut memberikan dukungan penuh kepada Hasto dalam menghadapi kasus ini.

Reaksi Megawati Soekarnoputri

Hasto mengungkapkan bahwa setelah gugatan praperadilannya tidak diterima, ia segera melapor kepada Megawati. Menurutnya, Megawati memberikan semangat dan memastikan bahwa keadilan akan tetap menemukan jalannya.

“Bu Mega menyatakan memberikan semangat kepada kami semua dan mengatakan, ‘Jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir karena kita punya napas perjuangan yang panjang.’”

Dukungan dari pimpinan tertinggi partai ini menunjukkan bahwa PDI-P tetap solid dalam menghadapi kasus yang menyeret salah satu petingginya.

Kasus Harun Masiku: Mengapa Begitu Lama Tak Terungkap?

Kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto ini berawal dari buronnya eks kader PDI-P, Harun Masiku, yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait pergantian anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu (PAW). Hingga kini, Harun Masiku masih belum ditemukan, meskipun telah menjadi buron selama bertahun-tahun.

KPK sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa pencarian terhadap Harun Masiku masih terus dilakukan. Namun, lambannya proses ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya intervensi politik dalam penyelesaian kasus tersebut.

Konteks Politik di Balik Kasus Ini

Banyak pengamat menilai bahwa kasus yang menjerat Hasto tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Sebagai Sekjen PDI-P, ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam partai yang saat ini memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Beberapa pihak menduga bahwa kasus ini memiliki keterkaitan dengan persaingan politik jelang Pemilu mendatang. Tudingan bahwa hukum dijadikan alat untuk menekan lawan politik bukanlah hal baru di Indonesia. Sejarah politik negeri ini telah mencatat berbagai kasus serupa di mana tokoh-tokoh penting dari partai tertentu dijerat hukum menjelang momentum politik besar.

PDI-P Akan Melakukan Perlawanan?

PDI-P tampaknya tidak akan tinggal diam terhadap kasus ini. Sebelumnya, partai ini telah beberapa kali menunjukkan sikap keras dalam membela kadernya yang terseret kasus hukum.

Dalam beberapa kesempatan, elite PDI-P menegaskan bahwa mereka akan menggunakan jalur hukum untuk melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap kadernya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa partai ini akan melakukan langkah politik untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai upaya kriminalisasi.

Bagaimana Kelanjutan Kasus Ini?

Dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana kelanjutan kasus ini? Akankah KPK mampu menghadirkan bukti kuat yang bisa menjerat Hasto? Ataukah ini akan menjadi polemik berkepanjangan dengan tarik menarik kepentingan politik?

Di sisi lain, masyarakat juga menantikan perkembangan pencarian Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Jika benar ada intervensi politik dalam kasus ini, maka bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi semakin rumit dan berkepanjangan.

Kesimpulan

Kasus Hasto Kristiyanto adalah salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana hukum dan politik kerap kali bersinggungan di Indonesia. Apakah ini murni kasus hukum, atau ada kepentingan politik di baliknya? Jawabannya masih akan terus menjadi perdebatan panjang.

Yang jelas, kasus ini akan menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan hukum secara adil tanpa intervensi politik. Sementara itu, publik akan terus menunggu perkembangan lebih lanjut untuk melihat apakah keadilan benar-benar akan menemukan jalannya.

Penulis : Rizki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *