Jokowi Beri Respons atas Instruksi Megawati
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menanggapi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa kegiatan retreat merupakan agenda pemerintahan yang langsung diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA : Apa Itu Danantara? Badan Baru yang Akan Dapat Suntikan Rp358 Triliun dari Prabowo
Menurut Jokowi, kepala daerah yang telah dilantik seharusnya tetap hadir dalam agenda tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kepentingan utama yang harus diutamakan adalah untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Perjalanan
Instruksi Megawati disampaikan melalui surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang untuk mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025.
BACA JUGA : Fanny Kondoh: Perjalanan Cinta, Kehilangan, dan Keajaiban Hidup
Megawati juga meminta mereka yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP. Keputusan ini muncul setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.
PDIP Tidak Tunjuk Plt Sekjen, Megawati Ambil Kendali Penuh
Seiring dengan penahanan Hasto, DPP PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai kini berada langsung di bawah Megawati Soekarnoputri.
Komar menegaskan bahwa semua elemen partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus menunggu instruksi langsung dari Ketua Umum. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi arah kebijakan partai dalam situasi politik yang tengah berkembang.
Penulis:Gilang Ramadhan