Jurusan Politik dan Hubungannya dengan Hukum: Apa yang Harus Dipahami?

Jurusan politik dan hukum adalah dua disiplin ilmu sosial yang sangat berkaitan erat, namun masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Jurusan politik berfokus pada studi tentang pemerintahan, kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan internasional, sementara hukum lebih fokus pada aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta sistem peradilan yang ada. Meskipun berbeda dalam ruang lingkup, keduanya saling mendukung dan memiliki hubungan yang sangat penting. Memahami hubungan antara politik dan hukum sangat krusial bagi mahasiswa yang mempelajari kedua bidang ini.

1. Politik dan Hukum: Dua Pilar yang Membentuk Negara

Politik dan hukum adalah dua pilar utama dalam pembentukan dan jalannya pemerintahan. Politik berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana keputusan politik dibuat, sedangkan hukum mengatur bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang ada. Keduanya saling berinteraksi dalam menjaga kestabilan negara dan masyarakat.

Peran Politik dalam Hukum:

• Pembuatan Undang-Undang: Para politisi, melalui lembaga legislatif, bertanggung jawab untuk merancang dan mengesahkan undang-undang. Proses ini melibatkan negosiasi politik dan pertimbangan mengenai kepentingan publik.
• Kebijakan Publik: Kebijakan pemerintah, yang sering kali dipengaruhi oleh keputusan politik, harus dijalankan dalam batasan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pengawasan Hukum: Proses politik dapat mempengaruhi penegakan hukum. Misalnya, dalam pemilihan pejabat publik atau pejabat peradilan, keputusan politik dapat memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan seberapa adil sistem hukum tersebut.

Peran Hukum dalam Politik:

• Batasan Kekuasaan: Hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Misalnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara sering kali mengatur siapa yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, serta prosedur yang harus diikuti.
• Penyelesaian Konflik Politik: Hukum juga berperan dalam menyelesaikan sengketa politik. Misalnya, dalam kasus pemilu atau konflik antar partai politik, sistem hukum akan menentukan aturan main dan penyelesaian yang adil.
• Menjamin Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Hukum mengatur bagaimana hak-hak individu dan kelompok dilindungi. Dalam dunia politik, hukum memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar hak asasi manusia atau merugikan kelompok tertentu secara tidak adil.

2. Hubungan Antara Hukum dan Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dan hukum berjalan beriringan dalam memastikan stabilitas negara. Misalnya, dalam sistem demokrasi, hukum menjadi alat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki pejabat publik tidak disalahgunakan.

Hukum sebagai Landasan Pemerintahan:

• Konstitusi dan Undang-Undang Dasar: Konstitusi adalah dokumen hukum yang mendasari pembentukan dan operasionalisasi pemerintahan. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mematuhi konstitusi agar tetap sah secara hukum.
• Sistem Peradilan: Hukum memberikan mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban politik, misalnya melalui pengadilan. Jika pejabat publik melanggar hukum atau konstitusi, mereka bisa diproses secara hukum untuk memastikan akuntabilitas.

Politik dalam Pembuatan Hukum:

• Partisipasi Publik: Proses pembuatan undang-undang sering kali melibatkan perdebatan politik dan suara masyarakat. Para anggota legislatif, yang dipilih melalui proses politik, berperan dalam merancang hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat.
• Pengaruh Lobi Politik: Kelompok-kelompok dengan kepentingan politik tertentu sering kali melakukan lobi untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang yang mendukung posisi mereka. Oleh karena itu, politik memiliki dampak besar dalam pembentukan aturan hukum.

baca juga : Apa yang Belajar di Jurusan Politik? Panduan untuk Pemula

3. Dinamika Politik dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di dalam negara tidak lepas dari pengaruh politik. Politik dapat memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan, baik itu di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Politik dan Penegakan Hukum:

• Pemilihan Pejabat Hukum: Dalam sistem politik tertentu, hakim dan jaksa ditunjuk melalui proses politik. Proses ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum, sehingga keputusan mereka bisa dipengaruhi oleh situasi politik.
• Akses ke Keadilan: Sering kali, kekuasaan politik dapat mempengaruhi siapa yang memiliki akses untuk mendapatkan keadilan. Individu atau kelompok dengan kekuasaan politik yang lebih besar bisa mendapatkan perlakuan hukum yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kelompok yang lebih lemah secara politik.

Kasus-kasus Politik dalam Penegakan Hukum:

• Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Dalam beberapa kasus, individu yang berada di posisi kekuasaan politik mungkin menggunakan pengaruhnya untuk menghindari hukuman, sehingga sistem hukum yang ada tidak berfungsi secara maksimal.
• Sengketa Pemilu dan Politik: Hukum sering kali terlibat dalam penyelesaian sengketa politik, seperti dalam kasus pemilihan umum yang penuh dengan kontroversi, di mana pengadilan dapat menentukan siapa yang berhak menang atau kalah berdasarkan hukum yang berlaku.

baca juga : Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia: Menjadi Sarjana Hukum yang Berkualitas

4. Hubungan Teori Politik dengan Teori Hukum

Teori politik dan teori hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Teori politik sering kali berfokus pada bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana negara seharusnya diatur, sedangkan teori hukum memberikan aturan dan sistem untuk menjalankan kekuasaan itu dengan adil. Beberapa konsep yang sering dibahas dalam hubungan antara politik dan hukum adalah:

• Teori Kontrak Sosial (Hukum Alam dan Politik): Teori ini berargumen bahwa negara dibentuk berdasarkan kesepakatan antar individu untuk membentuk tatanan yang lebih baik, dengan hukum sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial dan politik.
• Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica): Dalam sistem pemerintahan yang menganut teori pemisahan kekuasaan, hukum berperan untuk mengatur agar eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan secara independen dan saling mengawasi. Politik menentukan siapa yang memegang kekuasaan, sementara hukum memastikan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.

5. Pendidikan Politik dan Hukum: Mana yang Harus Dipilih?

Jika kamu tertarik pada dunia pemerintahan dan bagaimana kebijakan publik dijalankan, jurusan politik akan memberikan pemahaman tentang dinamika politik, kekuasaan, dan hubungan internasional. Namun, jika kamu lebih tertarik untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur masyarakat dan menegakkan keadilan, maka jurusan hukum lebih sesuai.

Namun, jika kamu ingin mengeksplorasi kedua dunia tersebut, banyak universitas menawarkan program studi yang menggabungkan aspek politik dan hukum, seperti Ilmu Hukum dan Politik atau Hukum dan Kebijakan Publik.

Kesimpulan

Jurusan politik dan hukum saling terkait dan membentuk landasan dari suatu negara dan masyarakat yang adil dan tertib. Politik menciptakan kebijakan dan menentukan siapa yang memegang kekuasaan, sementara hukum mengatur bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan menjamin hak serta keadilan bagi seluruh warga negara. Memahami keduanya adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja dan bagaimana hak-hak individu dilindungi dalam masyarakat. Bagi mahasiswa, memahami hubungan antara politik dan hukum sangat penting untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara dan masyarakat berfungsi.

penulis : veronika