Kecaman Bertubi-Tubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini memicu kontroversi besar dengan pernyataannya yang menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Pernyataan tersebut tidak hanya menuai kecaman dari Palestina, tetapi juga dari sejumlah negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), dan Sudan. Tindakan Netanyahu ini kembali menunjukkan sikap Israel yang sering kali menolak hak-hak Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu mengatakan, “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana.” Ungkapan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri di tanah yang telah lama mereka perjuangkan.

Ketegangan Politik: Seruan Netanyahu yang Kontroversial

Pernyataan yang disampaikan Netanyahu ini bertepatan dengan kondisi hubungan antara Israel dan Arab Saudi yang semakin rumit. Sejak lebih dari setahun lalu, pejabat AS sempat menyebut bahwa normalisasi hubungan antara kedua negara hampir tercapai. Namun, kenyataannya, Arab Saudi tetap teguh pada posisinya bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya akan terjadi jika ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Netanyahu sendiri menanggapi hal ini dengan penolakan keras terhadap gagasan tersebut. Bahkan, dia menyebutkan bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi “ancaman keamanan bagi Israel.” Netanyahu menyatakan bahwa situasi yang terjadi di Gaza, yang dikuasai oleh Hamas, sudah cukup membuktikan bagaimana keberadaan negara Palestina justru dapat menambah masalah bagi keamanan Israel.

Reaksi Keras dari Negara-Negara Arab

Tentu saja, pernyataan Netanyahu ini tidak dibiarkan begitu saja. Negara-negara Arab, yang selama ini menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina, segera mengeluarkan kecaman keras. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan tegas menolak usulan Netanyahu dan menyatakan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri di tanah mereka, tanpa campur tangan dari negara lain.

“Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Pernyataan ini juga mencerminkan tekad Arab Saudi untuk terus mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatan atas tanah yang mereka klaim sebagai hak mereka.

Pandangan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Kerja Sama Teluk

Pernyataan Netanyahu juga mendapat respons keras dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Kerjasama Negara Teluk (GCC). Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menyebutkan bahwa pernyataan Netanyahu adalah “berbahaya dan tidak bertanggung jawab.” Albudaiwi menegaskan bahwa negara-negara anggota GCC tetap mendukung hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Selain itu, Albudaiwi menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi dasar dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pembentukan negara Palestina yang merdeka, katanya, adalah solusi yang sah dan sesuai dengan hukum internasional.

Reaksi Palestina Terhadap Seruan Netanyahu

Rakyat Palestina juga memberikan kecaman keras terhadap pernyataan Netanyahu. Mereka menganggap usulan Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi sebagai bentuk pengalihan perhatian dari kejahatan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Menurut mereka, pernyataan tersebut semakin menunjukkan ketidaksediaan Israel untuk menghormati hak-hak Palestina dan menyelesaikan konflik dengan cara damai.

Pernyataan Netanyahu itu, menurut Palestina, lebih mengarah pada upaya untuk mengaburkan fakta bahwa Palestina berhak untuk memiliki negara mereka sendiri di wilayah yang telah mereka tempati selama ribuan tahun. Sementara itu, kelompok-kelompok perlawanan Palestina menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menerima usulan semacam itu dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan mereka.

Dampak Terhadap Proses Normalisasi Israel-Saudi

Meski Israel dan Arab Saudi tampaknya semakin dekat untuk melakukan normalisasi hubungan, kecaman terhadap Netanyahu ini menunjukkan betapa besar hambatan yang ada dalam proses tersebut. Arab Saudi, sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Arab, telah berkali-kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya bisa terjadi jika ada kemajuan yang jelas dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Netanyahu, di sisi lain, terus menanggapi seruan tersebut dengan penolakan dan malah menekankan bahwa perdamaian dengan Arab Saudi adalah hal yang akan terjadi di masa depan. Ia meyakini bahwa Israel dan Saudi akan mencapai kesepakatan damai yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun, sikap Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina tetap menjadi penghalang besar dalam mewujudkan perdamaian yang lebih luas di kawasan tersebut.

Perspektif Internasional: Peran Amerika Serikat

Pada saat yang sama, hubungan antara Israel dan Amerika Serikat juga menjadi sorotan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pernah mengungkapkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai “Riviera Mediterania” yang akan dikelola oleh AS. Meskipun rencana ini menuai kecaman internasional, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Palestina dan Israel tetap sangat mempengaruhi dinamika politik di Timur Tengah.

Dalam konferensi pers bersama Netanyahu, Trump kembali menekankan pentingnya hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Namun, kehadiran kebijakan yang mendukung Israel dalam menyelesaikan konflik ini tetap menjadi isu yang kontroversial di banyak negara di dunia.

Kesimpulan: Konflik yang Tak Kunjung Selesai

Pernyataan Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Saudi semakin memperburuk situasi politik yang sudah tegang di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab, Palestina, dan organisasi internasional terus menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri adalah hal yang tak bisa diperdebatkan.

Meskipun Netanyahu dan beberapa pejabat Israel terus menanggapi dengan cara yang tidak mendukung perdamaian, masyarakat internasional dan negara-negara Arab tetap berdiri teguh untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina. Proses normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi tampaknya masih jauh dari terwujud jika masalah hak Palestina tetap diabaikan.

Tentu saja, masa depan konflik ini tetap penuh ketidakpastian, namun peran negara-negara besar dan kekuatan internasional akan menjadi faktor penentu apakah akan ada jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

tri kurnia aji m.