Pendahuluan

Baru-baru ini, berita mengenai penemuan tanaman ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menciptakan kehebohan dan kekhawatiran di masyarakat. Menyusul laporan ini, Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, memberikan klarifikasi penting terkait masalah ini serta hubungannya dengan larangan penggunaan drone di kawasan wisata Bromo dan Semeru. Dalam artikel ini, kita akan membahas penemuan ganja, klarifikasi dari TNBTS, serta dampak dari larangan penggunaan drone di kawasan tersebut.

Temuan Ganja di TNBTS: Detil Penemuan dan Proses Hukum

Penemuan tanaman ganja di kawasan Blok Pusung Duwur pada September 2024 melibatkan kerja sama antara BB TNBTS, Polres Lumajang, TNI, dan perangkat Desa Argosari. Tanaman ganja ditemukan di lokasi yang cukup sulit dijangkau, yaitu di tengah semak belukar yang lebat. Rudijanta mengungkapkan bahwa area tersebut terletak di Kecamatan Senduro dan Gucialit, Kabupaten Lumajang.

Proses Hukum Terkait Penemuan Ganja

Hingga saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan empat tersangka yang merupakan warga setempat. Kasus ini sekarang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang. Penemuan ganja ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pentingnya pengawasan guna melindungi ekosistem di Bromo dan Semeru.

Klarifikasi TNBTS Terkait Drone dan Penemuan Ganja

Setelah berita viral tentang penemuan ganja tersebut, muncul narasi yang mengaitkan temuan ini dengan larangan penggunaan drone di kawasan wisata TNBTS. Dalam klarifikasinya, Rudijanta menjelaskan beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh masyarakat.

1. Lokasi Temuan Ganja Tidak di Jalur Wisata

Rudijanta menegaskan bahwa lokasi temuan ganja tidak berada di jalur wisata Bromo dan Semeru. Area tersebut terletak sekitar 11 km dari Wisata Gunung Bromo dan 13 km dari jalur pendakian Gunung Semeru. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam penemuan ganja ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata di kawasan Bromo dan Semeru.

2. Larangan Penerbangan Drone di Kawasan

Larangan penerbangan drone di kawasan pendakian Gunung Semeru sudah diterapkan sejak tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengunjung dengan menghindari gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh drone. Larangan ini tercantum dalam SOP Nomor SOP.01/T.8/BIDTEK/BIDTEK.1/KSA/4/2019 yang ditetapkan oleh TNBTS. Kebijakan ini sangat penting karena jalur pendakian seringkali memiliki risiko tinggi yang dapat membahayakan pengunjung.

3. Aturan Tarif Penggunaan Drone

Selain larangan, terdapat juga aturan mengenai tarif penggunaan drone sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan ini ditujukan untuk lebih mengatur penggunaan teknologi di kawasan konservasi dan menjamin keberlanjutan ekosistem.

Pentingnya Kebijakan Pendamping dalam Pendakian

Rudijanta juga menyampaikan bahwa kebijakan mewajibkan pendamping atau pemandu dalam pendakian ke Gunung Semeru bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Pendamping dapat memberikan interpretasi mengenai lingkungan sekitar dan memastikan keselamatan selama pendakian. Ini juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNBTS.

Penutupan Pendakian untuk Keselamatan

Setiap awal tahun, pendakian Gunung Semeru biasanya ditutup sebagai langkah pencegahan untuk melindungi pengunjung dari risiko yang berkaitan dengan cuaca ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, dan risiko longsor. Kebijakan ini dianggap sangat penting dalam menjaga keselamatan para pendaki dan kelestarian alam.

Imbauan untuk Masyarakat

Dalam menghadapi isu-isu lingkungan dan penegakan hukum, Rudijanta mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Ia berharap bidang pengelolaan kawasan, aparat, dan masyarakat bisa berkolaborasi untuk mencegah aktivitas ilegal dan menjaga keindahan TNBTS.

Kesimpulan

Dengan klarifikasi yang diungkapkan oleh BB TNBTS, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi terkait penemuan ganja dan larangan penggunaan drone di kawasan Bromo dan Semeru. Informasi yang akurat dan jelas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keindahan kawasan konservasi TNBTS.

Pengelolaan yang baik dan kesadaran akan pentingnya melindungi alam harus terus didorong agar TNBTS tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman untuk semua.

Penulis : Milan