Krisis Layanan Bank DKI: Gubernur Pramono Anung Ambil Tindakan Tegas

Gangguan sistem layanan perbankan dapat menimbulkan dampak signifikan bagi nasabah dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Baru-baru ini, Bank DKI mengalami gangguan sistem yang menyebabkan berbagai layanan perbankan terganggu sejak akhir Maret 2025. Menanggapi situasi ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah tegas dengan melaporkan insiden tersebut ke Bareskrim dan menduga adanya keterlibatan orang dalam.

Latar Belakang Gangguan Sistem Bank DKI

Sejak 29 Maret 2025, nasabah Bank DKI menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi melalui aplikasi JakOne Mobile, termasuk transfer antar bank, pembayaran QRIS, dan tarik tunai di ATM Bersama. Keluhan ini memuncak saat perayaan Lebaran pada 31 Maret 2025, di mana banyak nasabah yang tidak dapat mengakses dana mereka, menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan.

Salah satu nasabah, melalui akun media sosialnya, mengungkapkan frustrasinya karena tidak dapat melakukan transaksi apapun sejak mudik. Situasi ini menyoroti betapa krusialnya peran sistem perbankan yang andal, terutama selama periode penting seperti hari raya.

Tindakan Gubernur Pramono Anung

Menanggapi krisis ini, Gubernur Pramono Anung mengadakan rapat terbatas dengan jajaran Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada 8 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyatakan niatnya untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim, dengan dugaan kuat adanya keterlibatan orang dalam dalam gangguan sistem tersebut.

“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin, tidak melibatkan orang dalam,” ujar Pramono dalam rapat tersebut.

Selain itu, Pramono juga memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, sebagai langkah awal dalam penanganan masalah ini. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat atas layanan digital bank daerah tersebut.

“Jadi, untuk itu, saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” tegas Pramono.

Instruksi untuk Penanganan Profesional

Gubernur Pramono menekankan bahwa kasus ini harus ditangani secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ia menegaskan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Bank DKI dan memastikan bahwa gangguan semacam ini tidak terulang di masa mendatang.

“Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata Pramono.

Dampak pada Nasabah dan Reputasi Bank DKI

Gangguan layanan perbankan yang berlangsung selama beberapa hari tentu memberikan dampak negatif bagi nasabah. Banyak yang mengandalkan layanan perbankan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama selama periode penting seperti Lebaran. Ketidakmampuan untuk mengakses dana atau melakukan transaksi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi perbankan.

Selain itu, reputasi Bank DKI sebagai bank daerah juga terpengaruh. Kepercayaan publik merupakan aset penting bagi institusi keuangan, dan insiden seperti ini dapat merusak citra yang telah dibangun selama ini.

Langkah Menuju Perbaikan

Gubernur Pramono menegaskan bahwa gangguan layanan ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang di masa mendatang. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk melihat perubahan signifikan di tubuh Bank DKI, termasuk kemungkinan melantai di bursa saham (IPO) dalam waktu dekat sebagai upaya meningkatkan transparansi dan profesionalisme.

“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal enam bulan,” ujarnya.

Pentingnya Keamanan Sistem Perbankan

Dalam era digital saat ini, keamanan sistem perbankan menjadi sangat krusial. Serangan siber dan gangguan teknis dapat terjadi kapan saja, dan institusi perbankan harus selalu waspada serta memiliki langkah antisipasi yang tepat. Bank DKI sebelumnya telah menyatakan komitmennya dalam mengantisipasi serangan siber dengan meningkatkan sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi mereka.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, menyatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data nasabah dari potensi serangan peretas. Namun, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Peran Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah, melalui otoritas terkait, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa institusi perbankan mematuhi standar keamanan dan operasional yang ditetapkan. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai keamanan digital dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi akun mereka juga menjadi aspek penting dalam ekosistem perbankan digital.

Kesimpulan

Gangguan sistem layanan Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret 2025 menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan keandalan sistem perbankan dalam era digital. Tindakan tegas yang diambil oleh Gubernur Pramono Anung menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik.

Ke depan, diperlukan upaya bersama dari pihak bank, pemerintah, dan nasabah

penulis : rizki