Mahkamah Agung Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 Triliun: Dampak Besar pada Transportasi Hakim dan Sidang Keliling

Efisiensi Anggaran MA 2025: Apa yang Terjadi?

Mahkamah Agung (MA) mengalami pemangkasan anggaran signifikan sebesar Rp 2,2 triliun dari total pagu anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh DPR RI sebesar Rp 12,6 triliun. Efisiensi ini berdampak langsung pada berbagai aspek operasional MA, termasuk transportasi hakim, sidang keliling, serta berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Sekretaris MA, Sugiyanto, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa dari total alokasi Rp 12,68 triliun, anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp 1,46 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 11,2 triliun. Namun, sebesar Rp 2,28 triliun telah diblokir, yang berdampak pada sejumlah program vital dalam sistem peradilan Indonesia.

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Mahkamah Agung

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, tetapi juga berpengaruh besar terhadap beberapa layanan utama di bawah Mahkamah Agung. Berikut adalah beberapa dampak utama yang disebutkan oleh MA:

1. Bantuan transportasi hakim hanya cukup untuk 6 bulan.
   • Transportasi hakim merupakan kebutuhan utama dalam mendukung mobilitas mereka dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah.
2. Pelayanan terpadu sidang keliling mengalami keterbatasan.
   • Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah hanya bisa menjalankan sidang keliling selama 6 bulan dalam setahun.
   • Pengadilan Militer hanya dapat melakukan sidang keliling satu kali dalam setahun.
3. Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar secara keseluruhan.
   • Proses rotasi dan mutasi hakim menjadi terganggu, yang dapat memengaruhi distribusi tenaga hakim di berbagai daerah.
4. Pengurangan anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo).
   • Hal ini berdampak langsung pada akses masyarakat miskin terhadap keadilan.
5. Pendidikan dan pelatihan calon hakim terhambat.
   • Pelatihan di Diklat Kumdil yang menjadi salah satu faktor utama peningkatan kompetensi calon hakim mengalami keterbatasan dana.
6. Pelatihan teknis yudisial terkait hak kekayaan intelektual tidak terlaksana.
   • Ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman para hakim terhadap kasus-kasus terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
7. Pelatihan sertifikasi hakim niaga terganggu.
   • Sertifikasi ini penting untuk menangani perkara perdagangan dan bisnis, yang semakin berkembang di era digital.
8. Pelatihan sertifikasi hakim mediator terhenti.
   • Mediator memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, sehingga keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa.
9. Penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan terganggu.
   • Digitalisasi dan pengelolaan data pengadilan menjadi lebih lambat, yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem peradilan.
10. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta DIPA mengalami hambatan.

• Hal ini bisa mengganggu perencanaan keuangan dan operasional Mahkamah Agung secara keseluruhan.

11. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi (IKU) terhambat.

• Tanpa evaluasi yang optimal, perbaikan dalam sistem peradilan bisa terhambat.

12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA berkurang.

• Hakim dan aparat peradilan lainnya menjadi kurang mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan terbaru.

13. Perjalanan dinas ke luar negeri ditiadakan.

• Hal ini bisa menghambat peningkatan wawasan dan pengalaman internasional bagi para hakim dan pejabat MA.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Masyarakat dan Peradilan

Pemotongan anggaran ini tidak hanya berdampak pada internal Mahkamah Agung, tetapi juga secara langsung berpengaruh pada pelayanan hukum bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah keterbatasan dalam sidang keliling dan pembebasan biaya perkara. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial, kondisi ini bisa menjadi penghambat dalam mendapatkan akses keadilan.

Selain itu, penundaan atau pengurangan pelatihan bagi hakim dan aparatur pengadilan dapat menurunkan kualitas peradilan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran sebesar Rp 2,2 triliun yang dilakukan terhadap Mahkamah Agung memiliki dampak yang cukup luas, baik bagi internal MA maupun masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Dengan berbagai program yang terdampak, perlu ada solusi agar pelayanan peradilan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Pemerintah dan DPR perlu mencari jalan keluar agar efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu stabilitas sistem peradilan. Dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa layanan hukum di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap keadilan.

Penulis : Rizki

---