MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat): Definisi, Posisi, Fungsi, Tugas, dan Larangan yang Harus Dihindari

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga hukum tertinggi di Indonesia, yang terdiri dari dua komponen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, serta berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, MPR memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pemerintahan negara.

Baca juga : Duta Kondangan Is Back! Vidi Aldiano Bahagia Melihat Nino RAN Menikah

Kedudukan MPR di Indonesia

1. Lembaga Tertinggi Negara
   MPR berada di puncak hierarki lembaga negara di Indonesia, dengan kewenangan untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemegang Kedaulatan Rakyat
   Sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, MPR bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945.
3. Penentu Kebijakan Negara
   MPR berperan dalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan program pembangunan nasional.
4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
   MPR memiliki tugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum, serta berwenang memberhentikan mereka dalam situasi tertentu.
5. Pembentukan Lembaga Negara
   MPR juga berwenang untuk membentuk atau mengubah lembaga negara lain yang dianggap perlu, seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi MPR di Indonesia

1. Menetapkan Amanat Rakyat
   Sebagai wakil rakyat, MPR bertugas menetapkan kebijakan yang mencerminkan kehendak masyarakat dalam GBHN.
2. Mengubah Undang-Undang Dasar
   MPR memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah pasal dalam UUD 1945, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara.
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
   Fungsi utama MPR termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu.
4. Mengawasi Kinerja Pemerintah
   MPR berfungsi untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat.
5. Menetapkan Kebijakan Strategis Nasional
   MPR berperan dalam menetapkan kebijakan strategis di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan pertahanan.

Tugas MPR

1. Mengubah atau Menambah UUD 1945
   MPR berwenang untuk mengubah pasal dalam UUD 1945 dengan persetujuan mayoritas.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
   MPR melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
3. Menetapkan GBHN
   MPR bertugas menetapkan GBHN yang menjadi pedoman dalam pemerintahan.
4. Pembentukan Lembaga Negara
   MPR berwenang membentuk lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.
5. Menetapkan Amnesti dan Abolisi
   MPR dapat memberikan amnesti dan abolisi terkait tindak pidana tertentu.

Hal-Hal yang Dilarang bagi MPR

1. Mencampuri Kewenangan Lembaga Negara Lain
   MPR dilarang untuk mengintervensi kewenangan lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi dan DPR.
2. Tindakan Diskriminatif
   MPR tidak boleh melakukan tindakan yang diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
3. Bertentangan dengan Pancasila
   MPR tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
4. Mengubah Kewenangan Lembaga Negara Melalui GBHN
   MPR tidak boleh menggunakan GBHN untuk mengubah atau mencabut kewenangan lembaga negara lain.
5. Tindakan yang Mengancam Keamanan Negara
   MPR dilarang melakukan tindakan yang dapat mengancam stabilitas dan ketertiban negara.

Baca juga : Memahami Genetika: Prinsip Dasar, Mekanisme Pewarisan, dan Kaitannya dengan Evolusi

Dengan demikian, MPR memegang peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawal sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penulis : Rahmat zidan