Pemerintah Diminta Waspadai Dampak Penghapusan Subsidi BBM
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar mulai tahun 2027. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan harga BBM yang lebih adil dan tepat sasaran.
Usulan Luhut Terkait Penghapusan Subsidi BBM
Luhut menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa subsidi BBM seharusnya dihentikan dalam dua tahun ke depan. Sebagai gantinya, bantuan akan diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, meskipun skema bantuan tersebut belum dijelaskan secara rinci.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengusulkan tiga skema alternatif dalam penyesuaian subsidi BBM:
- Mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Memberikan BLT, tetapi tetap memberikan subsidi bagi fasilitas umum untuk mengendalikan inflasi.
- Menyubsidi sebagian harga BBM agar dampaknya tidak terlalu besar.
Saat ini, pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk Pertalite sebesar 31,1 juta kiloliter dan Solar sebanyak 17,3 juta kiloliter. Anggaran subsidi BBM dalam APBN 2025 mencapai Rp26,66 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp25,82 triliun.
Dampak Penghapusan Subsidi BBM bagi Perekonomian
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menekankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Menurutnya, pencabutan subsidi dapat menyebabkan inflasi yang tinggi serta melemahkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada sektor bisnis dan perekonomian secara keseluruhan.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menilai bahwa meskipun subsidi BBM memiliki dampak negatif, penghapusannya harus dilakukan secara bertahap. Ia menyarankan agar pengurangan subsidi dilakukan secara perlahan, misalnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp500 setiap enam bulan agar masyarakat bisa lebih mudah beradaptasi.
Ronny juga mengingatkan bahwa meskipun subsidi berkurang, pemerintah sebaiknya tidak langsung menghilangkan produk Pertalite dan Solar dari pasaran. Jika masyarakat dipaksa beralih ke Pertamax tanpa transisi yang jelas, dampaknya akan lebih berat secara psikologis.
Langkah-Langkah yang Harus Disiapkan Pemerintah
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa sebelum mencabut subsidi BBM, pemerintah harus menyiapkan kebijakan pendukung. Beberapa langkah yang disarankan meliputi:
- Menyalurkan subsidi langsung kepada kelompok rentan.
- Menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
- Meningkatkan kesejahteraan dengan memperluas kesempatan kerja di sektor formal.
Selain itu, Nailul Huda dari Celios mengingatkan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sebelum kebijakan ini diterapkan. Saat ini, data penerima bantuan masih sering mengalami kesalahan, baik inclusion error (orang yang tidak berhak mendapat bantuan) maupun exclusion error (orang yang berhak justru tidak menerima bantuan). Oleh karena itu, data Registrasi Sosial Ekonomi BPS perlu dimanfaatkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kesimpulan
Penghapusan subsidi BBM memerlukan kajian yang matang agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial. Pemerintah harus memastikan data penerima bantuan akurat serta menyiapkan skema transisi yang jelas agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat.
penulis muhammad fitrah rajasa