Peraturan Pendidikan 2017: Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerbitan berbagai peraturan pendidikan. Peraturan pendidikan 2017 menjadi salah satu langkah penting yang memperkenalkan kebijakan baru dalam upaya menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan inklusif.

Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai peraturan pendidikan 2017, pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia, serta dampak yang ditimbulkan pada sektor pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

1. Apa Itu Peraturan Pendidikan 2017?

Peraturan pendidikan 2017 merujuk pada berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Peraturan ini melibatkan berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, manajemen sekolah, hingga pengelolaan dana pendidikan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta lebih relevan dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi.

Baca juga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Pilar Utama Pembangunan Pendidikan di Indonesia

2. Beberapa Peraturan Pendidikan 2017 yang Penting

Berikut adalah beberapa peraturan pendidikan 2017 yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem pendidikan Indonesia:

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Salah satu peraturan penting yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah Permendikbud No. 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik. Dalam peraturan ini, penilaian hasil belajar tidak hanya dilakukan berdasarkan ujian akhir semata, tetapi juga melalui penilaian berbasis aktivitas siswa, seperti partisipasi dalam diskusi, proyek, dan tugas harian. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa, dan tidak hanya mengandalkan tes tertulis.

Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ujian bagi siswa dan memberikan ruang bagi pengembangan potensi mereka secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan karakter siswa, bukan sekadar pencapaian angka.

b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Inklusif

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 mengatur mengenai pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam peraturan ini, diatur tentang kewajiban sekolah untuk menyediakan fasilitas dan pendampingan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus, baik itu di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Pendidikan inklusif ini berfokus pada pemberdayaan anak dengan berbagai latar belakang dan kondisi, untuk dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang mendukung. Ini adalah langkah positif dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Standar Nasional Pendidikan

Peraturan lain yang juga diterbitkan pada tahun 2017 adalah Permendikbud No. 8 Tahun 2017, yang mengatur mengenai standar pendidikan nasional. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang setara di seluruh wilayah, dengan memperhatikan keberagaman budaya dan kebutuhan lokal. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan agar tidak ada kesenjangan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Standar nasional pendidikan ini juga meliputi kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang tersedia di setiap sekolah. Salah satu prinsip utama dari peraturan ini adalah pemerataan kualitas pendidikan yang mencakup semua sektor, termasuk daerah terpencil dan terluar.

3. Dampak Peraturan Pendidikan 2017 Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia

Penerapan peraturan pendidikan 2017 memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan Indonesia. Beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Dengan adanya kebijakan penilaian hasil belajar yang lebih beragam, seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2017, kualitas pembelajaran menjadi lebih terukur dan lebih berfokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Ini membuat pendidikan menjadi lebih adil dan memungkinkan setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

b. Pendidikan yang Lebih Aksesibel dan Inklusif

Peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusif yang diterapkan pada 2017 telah memberi kesempatan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, sekaligus memberikan dukungan kepada siswa dengan keterbatasan fisik atau mental untuk tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

c. Pemerataan Pendidikan di Seluruh Wilayah

Peraturan yang mengatur standar nasional pendidikan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di antara daerah-daerah. Dengan kebijakan ini, sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang selama ini kekurangan fasilitas pendidikan dapat memperoleh sumber daya yang setara dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Hal ini penting untuk menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa.

d. Peningkatan Profesionalisme Pendidik

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengembangan profesionalisme tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dari peraturan pendidikan 2017. Dengan adanya standar yang lebih jelas terkait kompetensi guru, diharapkan pendidik dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan mengikuti perkembangan teknologi serta metode pendidikan yang lebih modern.

4. Tantangan dalam Implementasi Peraturan Pendidikan 2017

Meskipun peraturan-peraturan ini membawa banyak harapan, implementasinya tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain:

a. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur di Daerah Terpencil

Meskipun peraturan pendidikan bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan, tetapi di beberapa daerah yang masih kekurangan fasilitas, seperti di pedesaan atau daerah terluar, tantangan besar masih ada. Keterbatasan fasilitas teknologi, infrastruktur pendidikan, serta keterbatasan jumlah guru yang berkualitas menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini.

b. Kurangnya Pemahaman Mengenai Kebijakan Baru

Peraturan pendidikan yang baru diterapkan memerlukan waktu untuk dipahami dan diterima oleh semua pihak, termasuk guru, siswa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti orang tua dan pemerintah daerah. Tanpa pemahaman yang baik tentang peraturan ini, proses implementasi bisa terhambat, bahkan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan.

c. Tantangan Anggaran untuk Pendidikan

Pengadaan fasilitas pendidikan yang memadai dan pelatihan untuk guru memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Walaupun pemerintah telah berupaya menyediakan dana melalui APBN, namun terkadang alokasi anggaran tersebut belum cukup untuk menjangkau seluruh kebutuhan di lapangan, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian lebih.

Baca juga : Cara Membuat Channel di WhatsApp: Panduan Lengkap dan Praktis

5. Kesimpulan: Peraturan Pendidikan 2017 Sebagai Landasan untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Peraturan pendidikan 2017 merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, merata, dan berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mencetak generasi muda yang lebih berkualitas, siap menghadapi tantangan global, dan memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja.

Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini masih ada, dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia.

Penulis : rohayda