Prabowo Jalin Hubungan Baik dengan Trump, Siapkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-AS

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan tengah menjalin komunikasi erat dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Langkah ini dilakukan dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor ekonomi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Prabowo sedang menyusun surat kepada Trump yang membahas strategi kerja sama ekonomi Indonesia-AS.

Hubungan Prabowo dan Trump Makin Erat

Dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (18/2/2025), Luhut mengungkapkan bahwa komunikasi antara Prabowo dan Trump berjalan dengan baik. Menurutnya, hubungan erat ini dapat membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan salah satu ekonomi terbesar di dunia.

“Pada dasarnya, kami tidak memiliki banyak masalah dengan AS. Presiden (Prabowo) juga menjalin komunikasi yang baik dengan Presiden Trump,” ujar Luhut.

Prabowo tengah menyusun surat yang secara khusus membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi investasi dan perdagangan Indonesia di kancah global.

Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global

DEN telah berdiskusi dengan berbagai pihak di AS mengenai kebijakan ekonomi Trump 2.0. Hasilnya, Indonesia diperkirakan tidak akan terdampak secara signifikan oleh kebijakan baru tersebut. Salah satu faktornya adalah surplus perdagangan Indonesia dengan AS yang masih relatif kecil, yakni sekitar 17,2 miliar dolar AS.

“Kami bukan target utama AS untuk saat ini, tetapi kita harus menavigasi kebijakan global ini dengan baik. Kami juga memahami tantangan perlambatan ekonomi China dan bagaimana cara menghadapinya,” tambah Luhut.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, Indonesia harus mampu beradaptasi dan membangun strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan AS, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi.

Pajak Minimum Global 15 Persen Dibatalkan?

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengisyaratkan bahwa pemerintah kemungkinan besar batal menerapkan pajak minimum global 15 persen. Keputusan ini mengikuti langkah Trump yang secara resmi menarik diri dari kesepakatan pajak minimum global setelah menandatangani sejumlah perintah eksekutif pada 20 Januari 2025.

“Kami mempelajari bagaimana cara memitigasi penerapan pajak minimum global 15 persen. Dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin kebijakan ini diterapkan. Jadi, saya rasa kami akan mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga dalam acara IES 2025.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur pajak minimum global. Aturan ini mewajibkan perusahaan multinasional dengan omzet global minimal 750 juta euro untuk membayar pajak minimum sebesar 15 persen di negara tempat mereka beroperasi.

Namun, dengan kebijakan Trump yang membatalkan kesepakatan ini, pemerintah Indonesia kini mempertimbangkan langkah serupa untuk menjaga daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi Ekonomi Indonesia ke Depan

Pemerintah Indonesia saat ini sedang merancang strategi ekonomi yang lebih fleksibel untuk mengatasi berbagai tantangan global. Beberapa langkah yang sedang dipersiapkan meliputi:

1. Penguatan Hubungan Bilateral dengan AS – Meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dengan AS untuk memperluas peluang perdagangan.
2. Kebijakan Pajak yang Kompetitif – Menyesuaikan kebijakan perpajakan agar lebih menarik bagi investor asing.
3. Diversifikasi Pasar Ekspor – Mengurangi ketergantungan pada satu negara dan memperluas pasar ke berbagai kawasan.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Digitalisasi – Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan infrastruktur yang lebih modern.

Dengan strategi ini, Indonesia berharap dapat tetap kompetitif di tengah perubahan kebijakan global dan dinamika ekonomi internasional.

Kesimpulan

Kerja sama ekonomi Indonesia-AS menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan hubungan yang baik antara Prabowo dan Trump, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian global.

Selain itu, keputusan untuk tidak menerapkan pajak minimum global 15 persen menunjukkan bahwa Indonesia siap beradaptasi dengan perubahan kebijakan internasional demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

penulis zanuar farel cristian