Undang-undang (UU) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan interaksi sosial. Agar undang-undang dapat berfungsi secara efektif dan adil, diperlukan aturan yang mengatur tentang pemberlakuannya, yang dikenal sebagai asas-asas berlakunya UU.
Baca juga : Tips Menyusun Daftar Pustaka yang Tepat dan Efektif: Cara Mudah untuk Memulainya
Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang di Indonesia
1. Asas Tidak Berlakunya Surut (Non-Retroaktif)
Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dengan kata lain, undang-undang tidak dapat digunakan untuk menjerat seseorang atas tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Asas ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Sebagai contoh, apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diubah, ketentuan baru dalam KUHP tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebelum perubahan tersebut diundangkan.
2. Asas Tata Jenjang (Hierarki Norma Hukum)
Asas ini menegaskan bahwa undang-undang dengan kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Hierarki norma hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR/AP MPR
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
Jika terdapat pertentangan antara undang-undang dan peraturan di bawahnya, maka undang-undang akan diutamakan. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum Indonesia.
Sebagai contoh, apabila terdapat pertentangan antara undang-undang dan peraturan menteri, undang-undang yang akan diutamakan, dan peraturan menteri yang bertentangan harus dinyatakan tidak berlaku.
3. Asas Lex Posterior Derogat Lex Priori (UU Baru Menggantikan UU Lama)
Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang baru diberlakukan akan menggantikan undang-undang yang lama, selama undang-undang tersebut mengatur objek yang sama dan saling bertentangan.
Artinya, undang-undang lama yang mengatur objek yang sama dengan undang-undang baru dan memiliki isi yang berbeda akan otomatis dibatalkan dengan berlakunya undang-undang baru.
Sebagai contoh, apabila diberlakukan undang-undang baru tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut akan menggantikan undang-undang ketenagakerjaan yang lama, dengan catatan bahwa undang-undang baru tersebut mengatur objek yang sama dan memiliki isi yang berbeda.
4. Asas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori (UU yang Lebih Tinggi Menggantikan UU yang Lebih Rendah)
Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang memiliki derajat lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan akan menggantikan undang-undang yang memiliki derajat lebih rendah, selama undang-undang tersebut mengatur objek yang sama dan saling bertentangan. Jika terdapat pertentangan antara dua undang-undang dengan derajat yang berbeda, maka undang-undang yang memiliki derajat lebih tinggi yang akan diutamakan.
Sebagai contoh, apabila terdapat pertentangan antara undang-undang dan peraturan daerah, undang-undang yang akan diutamakan, dan peraturan daerah yang bertentangan harus dinyatakan tidak berlaku.
5. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (UU Khusus Menggantikan UU Umum)
Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang suatu objek tertentu akan menggantikan undang-undang yang mengatur secara umum tentang objek yang sama.
Artinya, jika terdapat dua undang-undang yang mengatur objek yang sama, tetapi salah satu undang-undang tersebut mengatur secara khusus tentang objek tersebut, maka undang-undang yang mengatur secara khusus yang akan diutamakan.
Sebagai contoh, apabila terdapat pertentangan antara undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang perkawinan di bawah umur, undang-undang tentang perkawinan di bawah umur yang akan diutamakan karena mengatur secara khusus tentang perkawinan di bawah umur.
Pentingnya Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang
Asas-asas berlakunya undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan mengikuti asas-asas ini, diharapkan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Baca juga : Strategi dan Langkah Membuat Portofolio yang Menarik
Oleh karena itu, pemahaman mengenai asas-asas berlakunya undang-undang di Indonesia sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, penegakan, dan penerapan hukum. Dengan memahami asas-asas ini, diharapkan setiap undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.
Penulis : Rahmat zidan