Pada tanggal 20 Februari 2025, ribuan mahasiswa di berbagai kota besar Indonesia menggelar aksi protes besar-besaran dengan tajuk “Indonesia Gelap”, yang menggambarkan ketidakpuasan mendalam mereka terhadap kebijakan pemotongan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Aksi ini diselenggarakan oleh kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya, dengan tujuan untuk menyuarakan keberatan terhadap dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
Protes ini dipicu oleh usulan Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk mengurangi alokasi anggaran pada beberapa sektor publik, khususnya sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan bantuan langsung kepada masyarakat. Mahasiswa memandang kebijakan tersebut sebagai langkah yang sangat merugikan bagi sektor pendidikan yang selama ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia. Mereka khawatir pemotongan anggaran ini akan memperburuk kualitas pendidikan dan memperlambat kemajuan sosial-ekonomi yang sudah cukup terdampak sejak pandemi COVID-19.
Latar Belakang Aksi #IndonesiaGelap
Pemotongan anggaran yang diusulkan pemerintah dianggap akan merugikan sektor-sektor yang krusial bagi masa depan bangsa, terutama sektor pendidikan tinggi yang membutuhkan anggaran yang cukup untuk mendukung proses belajar-mengajar, infrastruktur pendidikan, dan riset yang bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Para mahasiswa menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara menggelar demonstrasi, dengan membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai pesan keras seperti “#IndonesiaGelap”, “Pendidikan Tidak Untuk Dijual”, dan “Masa Depan Gelap Tanpa Pendidikan Berkualitas”.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini akan berdampak pada sektor sosial, di mana banyak warga Indonesia yang mengandalkan bantuan sosial dan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika anggaran untuk sektor-sektor ini dikurangi, banyak keluarga miskin yang akan kesulitan untuk bertahan hidup, sementara kualitas hidup mereka akan semakin menurun.
Aksi protes ini tidak hanya terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara, namun juga di sejumlah kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Di setiap kota, para mahasiswa menggelar unjuk rasa yang menuntut agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan anggaran tersebut. Mereka merasa bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada masa depan pendidikan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.
Pesan Utama dari Aksi Protes #IndonesiaGelap
Salah satu pesan utama dari aksi protes ini adalah bahwa pemotongan anggaran negara dapat menciptakan “masa depan yang gelap” bagi Indonesia, terutama bagi generasi muda yang saat ini berjuang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Para mahasiswa mengungkapkan keprihatinannya bahwa kebijakan ini akan membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh ilmu dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi yang semakin kompetitif.
Banyak dari mereka yang merasa bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memecahkan masalah ketimpangan sosial di Indonesia. Tanpa pendidikan yang berkualitas, mereka beranggapan bahwa masa depan bangsa ini akan terancam, dengan semakin banyaknya individu yang terhambat dalam meraih potensi mereka. Mahasiswa juga mengkritisi kenyataan bahwa sektor pendidikan, yang seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan anggaran negara, justru menjadi salah satu sektor yang pertama kali terkena dampak pemotongan.
Lebih lanjut, dalam beberapa pernyataan mereka, mahasiswa menyebutkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini juga akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya, seperti sektor kesehatan dan sektor pelatihan kerja. Dalam kondisi ekonomi yang masih rapuh akibat pandemi dan krisis global, banyak orang yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, para mahasiswa menuntut agar pemerintah tidak mengorbankan sektor-sektor ini, yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, demi kepentingan jangka pendek lainnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemotongan Anggaran
Banyak pengamat sosial dan ekonomi yang mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah akan memberi dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Sebagai contoh, pemotongan anggaran di sektor pendidikan tinggi berpotensi membuat banyak mahasiswa yang bergantung pada beasiswa atau bantuan pendidikan kesulitan untuk melanjutkan studi mereka. Beberapa mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah bahkan bisa saja terpaksa berhenti kuliah karena terbatasnya akses ke pendanaan pendidikan.
Sektor pendidikan adalah salah satu pilar utama yang mendukung kemajuan suatu bangsa. Pemotongan anggaran dalam sektor ini berisiko menghambat perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di tengah upaya untuk meningkatkan kualitas riset dan inovasi. Para mahasiswa yang terlibat dalam protes ini menilai bahwa kebijakan tersebut bisa memperburuk ketidaksetaraan pendidikan antara mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas dengan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, sektor-sektor lainnya yang juga terdampak oleh pemotongan anggaran, seperti program bantuan sosial dan pelatihan kerja, akan semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada di Indonesia. Banyak warga miskin dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan yang sangat bergantung pada program bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses ke kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa menganggap bahwa kebijakan pemotongan ini akan memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia.
Respons Pemerintah Terhadap Protes Mahasiswa
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah memberikan penjelasan mengenai alasan di balik kebijakan pemotongan anggaran ini. Dalam beberapa pernyataan resmi, pemerintah menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan mengurangi defisit anggaran yang semakin besar akibat pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Pemerintah juga menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial tetap mendapatkan perhatian dan anggaran yang cukup untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
Namun, meskipun pemerintah memberikan penjelasan tersebut, protes dari mahasiswa tetap berlangsung. Mereka merasa bahwa penjelasan yang diberikan tidak cukup menjawab kekhawatiran mereka, terutama karena sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi prioritas justru ikut terkena dampak pemotongan anggaran. Para mahasiswa menuntut agar pemerintah mencari solusi alternatif yang tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Aksi protes ini menjadi simbol dari ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak pro-rakyat, dan menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia siap untuk berjuang demi masa depan mereka yang lebih cerah. Demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa ini menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan, dan penting bagi pemerintah untuk mendengarkan tuntutan mereka demi kemajuan negara.
Penulis : A,Irfan