Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024 menjadi perhatian publik karena memunculkan beragam kontroversi terkait integritas dan keadilan lembaga tersebut. Dalam konteks ini, peran kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta pernyataan dari Todung Mulya Lubis, menjadi sorotan utama. Berikut adalah beberapa poin penting yang muncul dalam sidang tersebut:
Keterlibatan Anwar Usman dan Tuduhan Nepotisme
Todung Mulya Lubis, kuasa hukum pasangan Ganjar-Mahfud, menyoroti peran mantan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024. Tuduhan ini mencakup keterlibatan Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tuduhan nepotisme ini menimbulkan keraguan terhadap integritas MK.
Baca Juga: Mengenal Jurusan Manajemen Rumah Sakit:Kurikulum,Peluang Kerja,dan Tantangannya
Putusan Kontroversial dan Kehilangan Kredibilitas
Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan puncak dari hilangnya kredibilitas dan integritas MK. Menurutnya, putusan tersebut menampilkan nepotisme dan kolusi yang terang-terangan melanggar hukum dan etika. Kondisi ini menyebabkan penurunan reputasi MK, yang kini dianggap sebagai lembaga peradilan yang memalukan.
Tuntutan Pembatalan Hasil Pemilu dan Diskualifikasi Lawan
Pasangan Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK, meminta pembatalan hasil pemilu dan pemilihan ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, mereka juga menuntut diskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, atas dugaan keterlibatan dalam kecurangan dan cacat administrasi.
Kelanjutan Kasus Anwar Usman
Anwar Usman, yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK akibat sanksi berat, menggugat balik untuk merebut kembali posisinya. Langkah ini menambah kompleksitas situasi dan memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika dan integritas.
Penolakan Mundur dari Jabatan
Meskipun telah dinyatakan melanggar etika dalam putusan yang kontroversial, sembilan hakim MK yang terlibat menolak mundur dari jabatan mereka. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen mereka dalam menjaga integritas lembaga dan tanggung jawab moral sebagai hakim konstitusi.
Baca Juga: Mengenal Jurusan Public Relations: Kurikulum, Peluang Kerja, dan Tantangannya
Sidang MK tahun 2024 menjadi sorotan publik karena menyoroti tantangan dalam menjaga independensi, integritas, dan keadilan lembaga peradilan konstitusi. Kasus-kasus seperti yang disebutkan di atas menunjukkan perlunya reformasi dan pembenahan dalam sistem peradilan untuk memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Penulis: Diyo