Sistem Kesehatan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan Menuju Cakupan Kesehatan Universal

Indonesia, dengan penduduknya yang beragam dan tersebar di berbagai pulau, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan pilar penting dalam pembangunan manusia, yang bertujuan untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang SKN Indonesia, mencakup sejarahnya, struktur, tantangan yang dihadapi, serta upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mencapai cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage/UHC).

Sejarah dan Evolusi Sistem Kesehatan Nasional Indonesia:

Perjalanan SKN Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Sistem kesehatan pada masa penjajahan didominasi oleh layanan kesehatan bagi kelompok tertentu, terutama kalangan elite dan ekspatriat. Setelah kemerdekaan, upaya membangun SKN dimulai dengan fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar. Tahap awal ditandai dengan pembangunan puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan primer di pedesaan.

Berbagai kebijakan kesehatan telah dikeluarkan sepanjang sejarah Indonesia, mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Program imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan program Keluarga Berencana (KB) merupakan beberapa contoh program kesehatan yang berhasil menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, perkembangan ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan masih menjadi masalah utama hingga saat ini.

Reformasi kesehatan pada era reformasi (pasca 1998) membawa perubahan signifikan dalam orientasi SKN. Fokus bergeser dari model disease-oriented ke people-oriented, menitikberatkan pada peningkatan kesehatan masyarakat secara holistik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan SKN, menetapkan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keterjangkauan.

Struktur dan Komponen Sistem Kesehatan Nasional:

SKN Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan multi-level, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Struktur ini terdiri dari:

• Pemerintah Pusat: Kementerian Kesehatan sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan, regulasi, dan pengawasan SKN di tingkat nasional. Kementerian/Lembaga lain juga memiliki peran penting, seperti Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan kesehatan di daerah, Kementerian Sosial dalam pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
• Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran vital dalam pelaksanaan SKN di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan fasilitas kesehatan, pengadaan tenaga kesehatan, serta implementasi program kesehatan di tingkat lokal.
• Fasilitas Kesehatan: SKN didukung oleh berbagai jenis fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga praktik mandiri dokter dan bidan. Puskesmas berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer, sementara rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier.
• Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, merupakan tulang punggung SKN. Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang merata sangat penting untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas.
• Masyarakat: Masyarakat merupakan subjek dan objek dari SKN. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sangat penting untuk keberhasilan SKN.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Pilar Utama SKN:

JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan program strategis dalam mewujudkan UHC. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. JKN membiayai berbagai pelayanan kesehatan, termasuk rawat inap, rawat jalan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya.

Meskipun JKN telah memberikan akses kesehatan bagi jutaan masyarakat, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Defisit Keuangan: Defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi masalah yang terus berulang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya biaya pelayanan kesehatan, jumlah peserta yang terus bertambah, dan ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan klaim pelayanan.
• Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan masih belum merata. Antrian panjang, keterbatasan tenaga kesehatan, dan kurangnya fasilitas menjadi beberapa kendala yang dihadapi masyarakat.
• Keterjangkauan: Meskipun iuran JKN telah disubsidi oleh pemerintah, masih ada kelompok masyarakat yang kesulitan membayar iuran. Hal ini membutuhkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.
• Koordinasi dan Integrasi: Koordinasi dan integrasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam SKN masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SKN.

Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Sistem Kesehatan Nasional yang Ideal:

Selain tantangan yang dihadapi JKN, SKN Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan lainnya, seperti:

• Kesenjangan Akses: Akses layanan kesehatan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Keterbatasan infrastruktur, tenaga kesehatan, dan transportasi menjadi kendala utama.
• Kualitas Tenaga Kesehatan: Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan kualitas tenaga kesehatan yang belum optimal menjadi masalah yang perlu diatasi. Program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan SKN.
• Pendanaan: Pendanaan SKN masih menjadi tantangan yang besar. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran kesehatan dan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjamin keberlanjutan SKN.
• Pencegahan Penyakit: Upaya pencegahan penyakit masih perlu ditingkatkan. Promosi kesehatan dan gaya hidup sehat perlu digalakkan untuk mengurangi beban penyakit dan biaya kesehatan.
• Teknologi Kesehatan: Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam SKN masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Upaya Pemerintah dan Pihak Terkait Menuju Cakupan Kesehatan Universal:

Pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan SKN yang ideal dan mencapai UHC. Beberapa upaya tersebut antara lain:

• Peningkatan Anggaran Kesehatan: Pemerintah terus meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap untuk mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan, pengadaan alat kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan.
• Peningkatan Sumber Daya Manusia: Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Program penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil juga terus digalakkan.
• Penguatan Sistem Rujukan: Sistem rujukan antar fasilitas kesehatan perlu diperkuat untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif.
• Peningkatan Teknologi Kesehatan: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam SKN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sistem rekam medis elektronik (e-rekam medis) dan telemedicine merupakan contoh penerapan teknologi dalam SKN.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sangat penting untuk keberhasilan SKN. Program promosi kesehatan dan edukasi kesehatan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
• Penguatan JKN: Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki program JKN, antara lain melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perluasan cakupan kepesertaan.

PENULIS MUHAMMAD FITRAH RAJASA