Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil masuk dalam sepuluh besar provinsi terbaik di Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Sebagai bentuk penghargaan, Kemenkeu memberikan bonus sebesar Rp10,3 miliar kepada provinsi tersebut.
baca juga:Pengumuman Hasil UKMPPD Periode Agustus 2023 Resmi Dirilis
Pada bulan Oktober, tingkat inflasi di Sumut terjaga pada angka 5,66% (year-on-year) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,70% pada triwulan II 2022, yang lebih rendah 0,04 poin dibandingkan inflasi nasional. Prestasi ini dicapai meskipun kondisi perekonomian global masih belum stabil dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyampaikan rasa syukur atas bonus dari Menteri Keuangan tersebut. “Negara memberikan bonus dan apresiasi kepada kita karena upaya yang dilakukan dalam menanggulangi inflasi di masa-masa sulit ini,” ujarnya dalam acara yang dihadiri oleh Forkopimda, bupati/wali kota, dan pimpinan DPRD se-Sumut pada Rabu, 2 November.
Selain Sumut, provinsi lain yang juga menerima penghargaan serupa antara lain Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Edy Rahmayadi berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui kerjasama yang kuat antar lembaga.
“Situasi saat ini sedang sulit, dan kita dihadapkan dengan kemungkinan krisis. Oleh karena itu, perlu kerjasama agar masyarakat kita tidak semakin kesulitan,” tambah Edy dalam acara yang melibatkan seluruh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Kepala Polres se-Sumut.
Meskipun demikian, Sumut masih memiliki tantangan terkait penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Terdapat lima daerah di Sumut yang realisasi APBD-nya masih di bawah 50%, dengan salah satunya hanya mencapai 39,80% hingga 31 Oktober 2022.
Kapolda Sumut, Irjan Pol Panca Putra Simanjuntak, menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah terlambatnya pengesahan P-APBD. Ia meminta kepada seluruh Kapolres untuk membantu mempercepat penyerapan anggaran di pemerintah kabupaten/kota yang mengalami kesulitan.
“Silakan hubungi saya jika ada masalah agar serapan anggaran ini dapat dipercepat, yang pada gilirannya akan membantu kita mengendalikan inflasi,” ungkap Panca Putra.
baca juga:Pengumuman Hasil UKMPPD Periode Agustus 2023 Resmi Dirilis
Rapat koordinasi ini dihadiri hampir seluruh Kepala Daerah se-Sumut, pimpinan DPRD, serta Kapolres. Acara ini juga diisi oleh narasumber kompeten, termasuk Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala BPKP Sumut Kwinhatmaka.
penulis: henggar