Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum, seorang pakar hukum dan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut, menilai pernyataan kontroversial Zuhairi Misrawi, politisi dari PDIP, yang menyebut Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang tidak benar, sebagai masalah serius, meskipun kemudian pernyataan tersebut diklaim hanya sebagai guyonan.
Baca juga : Lifter Nurul Akmal Persembahkan Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?
“Jika pernyataan tersebut benar dan diakui, maka itu menjadi sebuah fakta. Ketika pernyataan itu disangkal dan dianggap sebagai guyonan, hal ini justru menambah kompleksitas dan memperberat situasi. Dalam perspektif hukum positif, pernyataan tersebut hampir memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai penghinaan dengan pemberatan,” ujar Dr. Abdul Hakim dalam wawancaranya dengan tajdid.id pada Senin, 8 November 2021.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pernyataan kontroversial tersebut, Dr. Abdul Hakim menyarankan agar terlebih dahulu dicermati latar belakang Zuhairi Misrawi, termasuk dari organisasi atau partai mana dia berasal serta rekam jejaknya selama ini.
“Selain itu, perlu diteliti apakah benar Zuhairi Misrawi sempat diusulkan sebagai duta besar untuk Arab Saudi namun kemudian ditarik karena adanya protes terkait pandangannya yang dianggap kontroversial mengenai haji dan umrah,” tambahnya.
Dr. Abdul Hakim juga mempertanyakan apakah pernyataan tentang Muhammadiyah tersebut merupakan masalah hukum, agama, atau hanya sekadar guyonan. Ia menekankan bahwa jika pernyataan tersebut merupakan guyonan, perlu dipertanyakan apakah Zuhairi Misrawi benar-benar seorang pelawak atau hanya seorang yang membuat lelucon tanpa pertimbangan.
“Kasus ini seharusnya diselesaikan dengan cara yang beradab, bukan dengan menganggapnya sebagai guyonan. Kita menunggu sikap Zuhairi Misrawi apakah ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, atau tetap dengan pendapatnya,” jelas Dr. Abdul Hakim.
Baca juga : Dua Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Raih Juara Wushu dalam Piala Walikota Medan 2022
Selanjutnya, Dr. Abdul Hakim mengharapkan adanya respons dari Presiden Jokowi yang menunjuk Zuhairi Misrawi sebagai duta besar serta partai politiknya mengenai sikap mereka terhadap masalah ini. Apakah mereka akan mendukung, membela, atau bahkan menjatuhkan sanksi, seperti menarik Zuhairi Misrawi dari posisi duta besar atau mengeluarkannya dari kepengurusan partai.
“Perlu dicatat, mungkin kasus ini hanya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai kasus yang melibatkan elit penguasa saat ini,” pungkas Dr. Abdul Hakim.
Sumber: Tajdid.id
Penulis : Rahmat zidan