Korupsi Pertamina Rp 193,7 Triliun dalam Setahun, Berapa Kerugian Selama Lima Tahun?

Korupsi yang melibatkan perusahaan minyak negara, Pertamina, menjadi sorotan utama setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap besarnya kerugian negara akibat praktik ini. Pada tahun 2023 saja, kerugian yang diakibatkan oleh skandal ini mencapai Rp 193,7 triliun. Dengan periode dugaan korupsi berlangsung sejak 2018 hingga 2023, total potensi kerugian negara bisa mencapai hampir Rp 1.000 triliun.

Perhitungan Kasar Kerugian Lima Tahun

Berdasarkan data yang diungkap Kejagung, jika angka Rp 193,7 triliun dijadikan rata-rata kerugian tahunan, maka totalnya selama lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Namun, angka ini masih perlu perhitungan lebih lanjut karena modus operandi dan skema korupsi bisa bervariasi setiap tahunnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, perhitungan lebih mendalam masih dibutuhkan untuk memastikan total kerugian negara secara akurat. Ia juga menekankan bahwa kerugian ini tidak hanya berasal dari transaksi ilegal, tetapi juga dari penyalahgunaan subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah.

Rincian Kerugian Negara

Berdasarkan laporan Kejagung, kerugian negara terbagi dalam beberapa komponen utama:

• Ekspor minyak mentah dalam negeri – Rp 35 triliun
• Impor minyak mentah melalui broker (DMUT) – Rp 2,7 triliun
• Impor BBM melalui broker (DMUT) – Rp 9 triliun
• Pemberian kompensasi BBM (2023) – Rp 126 triliun
• Pemberian subsidi BBM (2023) – Rp 21 triliun

Selain lima komponen utama di atas, ada kemungkinan adanya kerugian tambahan akibat manipulasi kualitas BBM yang beredar di pasaran. Jika kualitas BBM yang didistribusikan lebih rendah dari spesifikasi standar, maka selisih harga akibat penurunan kualitas ini juga akan memperbesar total kerugian negara.

Modus Operandi Korupsi Pertamina

Dugaan korupsi ini melibatkan berbagai skema, termasuk:

1. Manipulasi harga impor minyak dan BBM – Harga minyak mentah dan BBM diimpor melalui perantara atau broker yang menaikkan harga lebih tinggi dari nilai pasar.
2. Penyalahgunaan subsidi dan kompensasi – Dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi dan kompensasi BBM malah diselewengkan.
3. Ekspor ilegal minyak mentah – Minyak mentah dalam negeri diekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
4. Kualitas BBM yang dimanipulasi – Produk BBM yang dijual tidak sesuai standar, tetapi tetap dihargai tinggi.

Daftar Tersangka dalam Kasus Korupsi Pertamina

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka yang terdiri dari pejabat Pertamina dan pihak broker. Beberapa nama penting yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain:

Pejabat Pertamina

• Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga)
• Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping)
• Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional)
• Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional)

Pihak Broker yang Terlibat

• MKAR (Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa)
• DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim)
• GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak)

Kejagung terus melakukan investigasi lebih lanjut dan menggandeng berbagai ahli keuangan untuk memastikan angka kerugian yang lebih akurat serta menelusuri aliran dana hasil korupsi tersebut.

Dampak Besar bagi Perekonomian Indonesia

Dengan kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah, dampak korupsi Pertamina sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa dampak negatif yang muncul meliputi:

• Beban fiskal yang meningkat – Anggaran subsidi BBM yang seharusnya membantu masyarakat justru tidak tepat sasaran.
• Harga BBM yang tidak stabil – Manipulasi harga impor BBM menyebabkan harga BBM di dalam negeri menjadi tidak wajar.
• Kepercayaan publik terhadap BUMN menurun – Kasus ini semakin menurunkan kredibilitas Pertamina sebagai salah satu perusahaan milik negara yang strategis.
• Peluang investasi berkurang – Investor, baik dalam maupun luar negeri, menjadi enggan menanamkan modal di sektor energi Indonesia akibat skandal korupsi yang masif.

Upaya Penegakan Hukum dan Reformasi Tata Kelola

Untuk mengatasi skandal korupsi ini, beberapa langkah yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum antara lain:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Pertamina – Semua transaksi yang berhubungan dengan impor dan subsidi BBM harus diaudit secara terbuka.
2. Pemberantasan praktik perantara atau broker ilegal – Penghapusan peran perantara yang hanya memperbesar biaya impor minyak dan BBM.
3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi – Semua pihak yang terlibat harus dikenai sanksi berat agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
4. Perbaikan sistem pengadaan dan distribusi BBM – Dengan mengoptimalkan sistem pengadaan berbasis digital dan pengawasan ketat, manipulasi harga dan kualitas BBM dapat diminimalisir.

Kesimpulan

Kasus korupsi Pertamina menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan potensi kerugian negara hampir Rp 1.000 triliun selama lima tahun terakhir, ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sektor energi masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas skandal ini, serta menerapkan reformasi yang lebih transparan di dalam tubuh Pertamina. Hanya dengan langkah konkret dan transparan, kepercayaan publik terhadap BUMN dan sistem pemerintahan bisa kembali pulih.

penulis zanuar farel cristian