Semua BUMN Akan Masuk Danantara: Dampak dan Tantangan yang Perlu Diperhatikan
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan seluruh anak perusahaan BUMN untuk masuk ke dalam Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi besar-besaran yang dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat di antara perusahaan-perusahaan pelat merah. Namun, kebijakan ini juga menuai berbagai tanggapan dari para ekonom dan pakar kebijakan publik, termasuk dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Kebijakan Konsolidasi BUMN ke Danantara
Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa semua BUMN akan berada di bawah naungan Danantara, bukan hanya tujuh BUMN dengan dividen tertinggi seperti yang sebelumnya direncanakan.
“Kami ingin mencapai konsolidasi aset hingga US$ 900 miliar ke depan,” ungkap Erick saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian BUMN pada Rabu (12/3).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset BUMN serta memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan milik negara di tingkat global.
CELIOS Beri Peringatan: Tidak Semua BUMN Sehat
Namun, Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa tidak semua anak perusahaan BUMN dalam kondisi keuangan yang sehat. Menurutnya, jika semua BUMN, termasuk yang sedang mengalami kesulitan finansial, masuk dalam Danantara, justru akan menciptakan beban baru dalam pengelolaan aset negara.
“Sebaiknya hanya BUMN dengan kinerja baik dan dividen tinggi yang dikelola oleh Danantara. Jika semua BUMN, termasuk yang sakit, dimasukkan, justru akan menghambat pertumbuhan investasi dan menurunkan minat investor,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (13/3).
Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi aset yang tidak selektif dapat menurunkan profitabilitas Danantara dan mengurangi daya tariknya bagi investor asing yang ingin melakukan joint venture.
Potensi Dampak bagi Investor dan Pasar
Langkah penggabungan ini tentu memiliki dampak besar, terutama bagi investor yang ingin berinvestasi dalam aset BUMN. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:
- Profil Risiko yang Berubah: Dengan masuknya BUMN yang kurang sehat, investor akan melihat risiko investasi di Danantara lebih tinggi dibanding sebelumnya.
- Kinerja Keuangan yang Tidak Stabil: Aset BUMN yang kurang produktif dapat membebani performa keseluruhan Danantara.
- Pengaruh Terhadap Dividen: Jika aset yang dikelola tidak memberikan keuntungan yang optimal, maka pertumbuhan dividen bagi negara bisa terhambat.
Bagaimana Pemerintah Mengantisipasi Tantangan Ini?
Erick Thohir menjelaskan bahwa meskipun semua BUMN berada di bawah Danantara, keputusan merger atau penutupan perusahaan tetap berada di tangan Kementerian BUMN.
“Hak untuk merger, menutup, dan lainnya tetap ada di Kementerian BUMN. Namun, kajiannya nanti akan bekerja sama dengan Danantara untuk memisahkan kebijakan dan operasional,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memiliki kendali penuh atas masa depan perusahaan BUMN, meskipun mereka sudah berada dalam satu entitas pengelolaan yang sama.
Kesimpulan
Kebijakan memasukkan seluruh BUMN ke dalam Danantara merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan besar, terutama terkait dengan kondisi keuangan beberapa BUMN yang belum stabil.
Pendekatan yang lebih selektif dalam menentukan BUMN mana yang layak masuk ke Danantara bisa menjadi solusi terbaik agar kebijakan ini tidak justru menjadi beban bagi negara. Keberlanjutan dari kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola risiko dan memastikan bahwa konsolidasi ini membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional.
Oleh: M. Rizki