Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Ketentuan dalam UUD 1945 dan Implementasinya di Indonesia

Kata Kunci: UUD 1945, Pelayanan Kesehatan, Hak Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Akses Kesehatan, Hukum Kesehatan, Kesehatan Masyarakat

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan penduduk yang beragam, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Artikel ini akan menguraikan secara detail ketentuan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dalam UUD 1945, implementasinya dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut.

Dasar Hukum dalam UUD 1945:

Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan “hak atas pelayanan kesehatan” dalam satu pasal, namun hak ini tersirat dan dapat diinterpretasikan dari beberapa pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

• Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk memajukan dirinya sendiri.” Hak hidup ini meliputi hak untuk hidup sehat dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
• Pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal ini mengindikasikan tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.
• Pasal 33 ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menempatkan hak atas kesehatan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya, tanpa diskriminasi.

Implementasi dalam Praktik: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi dari amanat UUD 1945 terkait pelayanan kesehatan diwujudkan melalui berbagai program, yang paling signifikan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu maupun tidak mampu, melalui skema kepesertaan yang terintegrasi.

JKN memberikan manfaat berupa:

• Keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan: Dengan membayar iuran bulanan, peserta JKN dapat mengakses berbagai pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tanpa harus mengeluarkan biaya besar di muka.
• Akses pelayanan kesehatan yang lebih luas: JKN memungkinkan peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, baik di tingkat primer (puskesmas, klinik), sekunder (rumah sakit), maupun tersier (rumah sakit rujukan nasional).
• Perlindungan kesehatan yang komprehensif: JKN mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis, termasuk perawatan inap dan rawat jalan.

Tantangan dalam Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Merata:

Meskipun JKN telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi:

• Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia: Distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Kekurangan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya juga menjadi kendala.
• Kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata: Kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan masih bervariasi, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tinggi belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
• Partisipasi masyarakat yang belum optimal: Sosialisasi dan edukasi tentang JKN masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan hak-haknya sebagai peserta JKN. Tingkat kepesertaan yang belum optimal di beberapa daerah juga menjadi tantangan.
• Pembiayaan JKN yang berkelanjutan: Pembiayaan JKN memerlukan pendanaan yang besar dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berupaya untuk memastikan keberlanjutan program ini agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
• Biaya administrasi yang kompleks: Proses klaim dan administrasi BPJS Kesehatan yang terkadang rumit dan birokratis, membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Upaya untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan:

Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, antara lain melalui:

• Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia: Pemerintah terus membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: Pemerintah dan BPJS Kesehatan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, melalui akreditasi, supervisi, dan pelatihan.
• Peningkatan sosialisasi dan edukasi: Sosialisasi dan edukasi tentang JKN terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.
• Peningkatan efisiensi dan efektivitas program JKN: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau.
• Penguatan regulasi dan pengawasan: Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN sangat penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kesimpulan:

UUD 1945 meletakkan dasar konstitusional bagi hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Implementasi hak ini diwujudkan melalui program JKN yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan pembiayaan yang berkelanjutan, serta penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

PENULIS MUHAMMAD FITRAH RAJASA