Washington, D.C. – Institut Perdamaian AS (USIP) baru-baru ini mengalami insiden yang mengejutkan setelah karyawan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah badan yang dikaitkan dengan Elon Musk, dilaporkan memasuki gedung mereka tanpa izin. CEO USIP, George Moose, menyebut peristiwa ini sebagai “pembobolan gedung” dan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Latar Belakang Insiden
Insiden ini terjadi pada Senin, 17 Maret 2025, setelah pemerintahan Trump memberhentikan sebagian besar dewan USIP dan menunjuk pemimpin baru, Kenneth Jackson, sebagai penjabat presiden. Langkah ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2025, yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran pemerintahan federal dengan memangkas atau menghapus berbagai organisasi yang terlibat dalam bantuan asing.
USIP, yang didanai oleh Kongres AS, merupakan lembaga nirlaba yang berfokus pada resolusi konflik, perdamaian internasional, dan tata kelola yang baik. Meskipun menerima dana dari pemerintah, USIP beroperasi secara independen dan bukan bagian dari cabang eksekutif. Hal ini membuat langkah pemerintahan Trump untuk menguasai lembaga ini menuai banyak kritik.
Perselisihan Tentang Wewenang Atas USIP
Moose mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Departemen Kepolisian Metropolitan sejak Trump menandatangani perintah eksekutif tersebut. Moose menegaskan bahwa gedung USIP adalah properti pribadi dan tidak dapat diambil alih secara sepihak oleh pemerintah federal. Namun, karyawan DOGE tetap memasuki gedung tersebut setelah sebelumnya gagal masuk pada hari Jumat, 14 Maret 2025.
“Apa yang terjadi hari ini adalah pengambilalihan ilegal oleh unsur-unsur cabang eksekutif terhadap sebuah lembaga nirlaba swasta,” ujar Moose dalam konferensi pers setelah insiden tersebut.
Seorang pejabat senior USIP yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa staf DOGE mencoba memasuki gedung beberapa kali sebelum akhirnya berhasil. Bahkan, ada laporan bahwa mereka datang bersama agen FBI pada hari Jumat sebelumnya tetapi diusir oleh pengacara USIP yang menegaskan status independen lembaga tersebut.
Reaksi dari Pemerintahan Trump
Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa langkah yang diambil terhadap USIP dilakukan secara sah berdasarkan perintah eksekutif Trump. Ia menuding lembaga tersebut tidak mematuhi kebijakan pemerintah federal.
“Sebelas anggota dewan telah diberhentikan secara sah, dan anggota dewan yang tersisa menunjuk Kenneth Jackson sebagai penjabat presiden,” kata Kelly dalam pernyataannya. “Para birokrat nakal tidak akan diizinkan menyandera lembaga-lembaga. Pemerintahan Trump akan menegakkan kewenangan eksekutif Presiden dan memastikan lembaga-lembaganya tetap bertanggung jawab kepada rakyat Amerika.”
DOGE kemudian mengeluarkan pernyataan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) yang menyebut bahwa Moose telah menolak akses Jackson ke gedung USIP. Mereka juga menuding Moose sebagai pihak yang melanggar hukum karena mencoba memecat tim keamanan swasta USIP yang memberikan akses kepada Jackson.
Tindakan Hukum dan Protes dari USIP
USIP berencana untuk mengambil langkah hukum atas insiden ini. Moose menegaskan bahwa tindakan pemerintahan Trump bertentangan dengan hukum yang mengatur lembaga independen di AS. “Kami akan menggunakan segala jalur hukum yang tersedia untuk mempertahankan independensi kami,” tegasnya.
Banyak pihak yang mengecam tindakan ini, termasuk para aktivis hak asasi manusia dan akademisi yang melihatnya sebagai serangan terhadap demokrasi dan kebebasan institusional. Mereka menilai bahwa langkah Trump bertujuan untuk mengontrol organisasi yang selama ini berperan dalam diplomasi perdamaian internasional.
Reformasi dan Dampak Lebih Luas
USIP bukan satu-satunya lembaga yang menjadi target pemerintahan Trump. Beberapa organisasi lain yang disebut dalam perintah eksekutif 19 Februari 2025 juga mengalami pemotongan dana dan restrukturisasi drastis, termasuk:
- Yayasan Pembangunan Afrika AS, yang berinvestasi dalam bisnis kecil di Afrika.
- Yayasan Inter-Amerika, yang berinvestasi di Amerika Latin dan Karibia.
- Presidio Trust, yang mengelola taman nasional di dekat Jembatan Golden Gate, San Francisco.
Bahkan, Layanan Pos AS (USPS) telah menyatakan kerja samanya dengan DOGE untuk melakukan reformasi besar, termasuk rencana pemangkasan 10.000 pekerja. Selain itu, Layanan Pendapatan Internal (IRS) juga menghadapi kemungkinan penghapusan program pelaporan pajak gratis di bawah arahan Elon Musk.
Kesimpulan
Kasus pembobolan USIP ini menandai babak baru dalam upaya pemerintahan Trump untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal dan menghapus lembaga-lembaga yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan mereka. Namun, langkah ini juga memicu perlawanan dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai ancaman terhadap independensi lembaga-lembaga yang telah lama beroperasi dengan mandat dari Kongres.
Ke depan, tindakan hukum yang akan diambil oleh USIP bisa menjadi ujian penting bagi batasan kekuasaan eksekutif di AS. Apakah pengadilan akan berpihak pada pemerintah atau mempertahankan independensi lembaga seperti USIP masih menjadi tanda tanya besar. Namun yang pasti, peristiwa ini telah mengguncang dunia diplomasi dan pemerintahan AS.
Penulis: RESTUU