Puncak Musim Kemarau 2025 Diprediksi Terjadi pada Juni-Agustus, Ini Prediksi BMKG
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2025 di Indonesia akan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa musim kemarau tahun ini akan berlangsung sesuai dengan pola normal, meskipun beberapa wilayah mungkin mengalami perbedaan waktu.
Pada awal musim kemarau 2025, diperkirakan beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kemarau pada waktu yang lebih awal atau lebih lambat dari biasanya. Perbandingan dengan rerata klimatologi (1991-2020) menunjukkan bahwa musim kemarau akan dimulai pada periode yang sama dengan normalnya di 30% zona musim, mundur pada 29% zona musim, dan maju pada 22% zona musim.
Wilayah yang diperkirakan mengalami musim kemarau sesuai normal meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, serta sebagian wilayah Sulawesi dan Maluku. Sementara itu, wilayah dengan musim kemarau lebih lambat mencakup Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, serta beberapa wilayah di Sulawesi, Maluku Utara, dan Merauke.
BMKG juga menjelaskan bahwa musim kemarau 2025 ini diperkirakan bersifat normal untuk sekitar 60% wilayah Indonesia, sementara 26% wilayah akan mengalami kemarau yang lebih basah dari biasanya, dan 14% wilayah akan mengalami kemarau lebih kering. Wilayah dengan musim kemarau normal meliputi Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, sementara wilayah yang lebih basah termasuk Aceh, Lampung, dan Bali.
Baca Juga : Teknologi Ramah Lingkungan di Sekolah: Menuju Generasi Hijau yang Berkelanjutan
Pada tahun 2025, iklim Indonesia diprediksi akan tetap stabil karena tidak ada dominasi fenomena global seperti El Niño atau La Niña. Fase ENSO dan Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan akan tetap netral, yang mengarah pada musim kemarau yang lebih mirip dengan tahun 2024.
BMKG juga mengimbau sektor pertanian dan kebencanaan untuk mempersiapkan diri sesuai dengan karakteristik musim kemarau yang diprediksi terjadi di masing-masing wilayah. Pemerintah dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengoptimalkan pengelolaan air di wilayah yang diperkirakan akan mengalami kekeringan.
Penulis : Alif Nur Tauhidin