PR besar yang harus dilakukan jika pemerintah ingin wajibkan dosen minimal S-3 merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan saat ini. Wakil Rektor I Universitas Lambung Mangkurat, Iwan Aflanie, mengatakan bahwa wacana mewajibkan seluruh dosen di Indonesia memiliki kualifikasi pendidikan minimal doktor (S-3) dinilai tidak bisa diterapkan secara instan. Iwan menekankan bahwa pemerintah perlu lebih dulu menyiapkan ekosistem pendidikan doktoral, mulai dari kapasitas perguruan tinggi, pendanaan, hingga kemudahan regulasi agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan krisis dosen di berbagai kampus.
Menurut Iwan, kondisi saat ini menunjukkan masih banyak perguruan tinggi yang kekurangan dosen bergelar doktor. Jika kewajiban S-3 diberlakukan tanpa masa transisi dan dukungan memadai, banyak program studi berpotensi kesulitan menjalankan kegiatan akademik. Iwan juga menilai bahwa pembiayaan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu dilakukan pendekatan kolaboratif melalui konsep pentahelix, yakni melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan juga memantik perdebatan publik. Kenaikan tukin TNI dan pegawai Kemenhan dapat dibaca sebagai bentuk penguatan sektor pertahanan dalam konfigurasi politik saat ini. Namun, hal ini juga membuka pertanyaan mendasar: ke mana arah prioritas negara dalam mengelola sumber daya publik?
PR besar yang harus dilakukan jika pemerintah ingin wajibkan dosen minimal S-3 juga terkait dengan pembiayaan. Menurut Iwan, negara perlu memperkuat dukungan melalui berbagai skema beasiswa seperti tugas belajar, LPDP, maupun Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Namun, perlu dikaji apakah kapasitas program-program tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan apabila seluruh dosen diwajibkan menempuh pendidikan doktor.
PR besar yang harus dilakukan jika pemerintah ingin wajibkan dosen minimal S-3 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Dengan memahami kondisi saat ini dan melakukan persiapan yang matang, diharapkan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan krisis dosen di berbagai kampus.
PR besar yang harus dilakukan jika pemerintah ingin wajibkan dosen minimal S-3 juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Dengan melakukan pendekatan kolaboratif, diharapkan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Dalam kesimpulan, PR besar yang harus dilakukan jika pemerintah ingin wajibkan dosen minimal S-3 merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan saat ini. Dengan memahami kondisi saat ini dan melakukan persiapan yang matang, diharapkan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan krisis dosen di berbagai kampus.
