Pakar minta MBG dimoratorium: hentikan 3 bulan, evaluasi lalu mulai lagi, menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di sekolah, kini đang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu pakar kebijakan publik, Media Wahyudi Askar, mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum kembali dijalankan.
Menurut Media, langkah moratorium bukan berarti menolak program MBG, melainkan untuk memperbaiki desain kebijakan yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia berharap pemerintah merombak total kebijakan MBG dan melakukan evaluasi sebelum memulai kembali program tersebut. Pakar minta MBG dimoratorium: hentikan 3 bulan, evaluasi lalu mulai lagi, merupakan langkah yang dianggap perlu untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa belum ada keputusan terkait skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program MBG. Ia menegaskan bahwa pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri berkenaan dengan sasaran penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa, melainkan hanya kepada mereka yang membutuhkan. Pakar minta MBG dimoratorium: hentikan 3 bulan, evaluasi lalu mulai lagi, menjadi pertimbangan yang penting dalam penentuan kebijakan MBG.
Di sisi lain, anggaran program MBG untuk tahun depan diperkirakan akan turun menjadi Rp174 triliun, dari alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal, menilai penurunan anggaran program MBG perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola. Ia mendorong agar program MBG diarahkan pada sasaran penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan dan memperbaiki sistem dapur yang dikelola saat ini. Pakar minta MBG dimoratorium: hentikan 3 bulan, evaluasi lalu mulai lagi, dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki program MBG.
Dalam beberapa hari terakhir, juga beredar informasi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan program MBG dihentikan dan mengalihkan dananya untuk pendidikan. Namun, informasi tersebut dibantah sebagai hoaks. MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG.
Kesimpulan dari berbagai informasi yang beredar adalah bahwa program MBG masih memerlukan perbaikan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan efisien. Pakar minta MBG dimoratorium: hentikan 3 bulan, evaluasi lalu mulai lagi, merupakan salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki program MBG. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di sekolah dan meningkatkan kesehatan dan gizi mereka.
