Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas menjadi sorotan hangat belakangan ini. Wali Kota Bima, A Rahman H Abidin, membela keputusannya untuk melantik istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Menurut Rahman, pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rahman menjelaskan bahwa istrinya telah berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima. Ia menambahkan bahwa istrinya sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah dirinya kalah dalam Pilkada 2018.
Pelantikan istrinya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima merupakan pengembalian ke jabatan sebelumnya, bukan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Rahman menegaskan bahwa pelantikan tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan memperoleh persetujuan teknis dari BKN.
Di tengah kritik dan sorotan, Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas tetap menjadi topik perbincangan hangat. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menurunkan tim untuk memeriksa proses pelantikan kerabat dekatnya itu.
Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas juga menyebutkan bahwa dirinya tidak melantik iparnya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Rahman menegaskan bahwa informasi tersebut adalah fitnah dan tidak berdasar.
Di lain pihak, kasus terdakwa eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang meminta mobil Toyota Alphard kepada bandar narkoba, menambah kompleksitas situasi di Kota Bima. Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas tetap menjadi fokus utama perhatian masyarakat.
Kesimpulan dari Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas adalah bahwa keputusan pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan memperoleh persetujuan dari BKN. Namun, kritik dan sorotan tetap menghantui Wali Kota Bima terkait keputusan tersebut.
