Penjelasan Istana Terkait Pemblokiran Anggaran IKN
Anggaran IKN Tidak Dihapus, Hanya Belum Dibuka
Istana Kepresidenan akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan berarti tidak ada dana untuk IKN.
Menurut Hasan, dana pembangunan IKN tetap tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum serta Otorita IKN, namun penggunaannya masih menunggu pembukaan anggaran. “Blokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tetapi penggunaannya yang belum dibuka,” ujar Hasan di kantornya, dikutip dari detikFinance, Sabtu (9/2/2025).
Komitmen Presiden untuk Melanjutkan Pembangunan IKN
Hasan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam melanjutkan pembangunan IKN. Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk lima tahun ke depan guna mendukung realisasi proyek ibu kota baru tersebut.
“Komitmen Presiden sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur, bahwa dalam lima tahun ke depan akan ada anggaran Rp 48 triliun untuk pembangunan IKN,” jelasnya.
Fokus Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Pemerintah menargetkan penyelesaian infrastruktur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya untuk gedung yudikatif dan legislatif. Sementara itu, pengembangan sektor lainnya akan melibatkan investasi dari pihak swasta.
“Fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan kawasan inti, termasuk gedung yudikatif dan legislatif. Sisanya akan dikembangkan melalui investasi swasta,” tambah Hasan.
Pemblokiran Anggaran Jadi Kendala Realisasi Pembangunan
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Akibatnya, hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan yang dapat dilakukan.
“Realisasi anggaran IKN saat ini belum ada karena anggarannya masih diblokir semua. Jadi, untuk progres pembangunan masih tertahan,” ujar Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Meskipun demikian, dengan adanya komitmen dari pemerintah, pembangunan IKN diharapkan tetap berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.
PENULIS MUHAMMAD FITRAH RAJASA