Indonesia, dengan sejarahnya yang panjang dan penuh transformasi, telah mengalami berbagai masa kepemimpinan yang mencerminkan perbedaan mendalam dalam pendekatan dan kebijakan. Dua tokoh utama yang sangat mempengaruhi fondasi modern Indonesia adalah Soekarno dan Soeharto. Artikel ini akan membahas perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh kedua pemimpin tersebut selama masa pemerintahan mereka.
Baca juga : Apa yang Diharapkan dari Gelar [Cyber Security]: Kelebihan dan Kekurangannya
Masa Pemerintahan Soekarno: Era Nasionalisme dan Kebijakan Ekonomi Terpimpin
- Politik Eksternal dan Nasionalisme
Soekarno, sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme. Dalam politik eksternalnya, ia menekankan pentingnya ketidakbergantungan dan ketahanan nasional, dengan menciptakan Gerakan Non-Blok dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara. - Ekonomi Terpimpin
Kebijakan ekonomi terpimpin merupakan karakteristik utama pemerintahan Soekarno. Pemerintah mengendalikan sektor-sektor ekonomi utama, termasuk perbankan, industri, dan perdagangan. Fokus utama termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan redistribusi tanah untuk mencapai kemandirian ekonomi. - Politik Nasional
Soekarno mengusung konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai dasar politiknya. Hubungan yang kompleks dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia adalah beberapa peristiwa penting dari masa ini.
Masa Pemerintahan Soeharto: Era Orde Baru dan Pembangunan Ekonomi
- Stabilitas Politik dan Keamanan
Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa G30S/PKI, dengan fokus pada stabilitas politik dan keamanan. Kebijakan pemerintahannya melibatkan operasi pencarian dan pembersihan terhadap anggota PKI sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan. - Pembangunan Ekonomi
Era Orde Baru dikenal dengan penekanan pada pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan mendukung investasi asing, deregulasi, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui program-program pembangunan, seperti “Pembangunan Lima Tahun.” - Pembangunan Infrastruktur dan Transmigrasi
Soeharto memberikan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur dan program transmigrasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dengan memindahkan penduduk ke pulau-pulau yang kurang padat. - Pengendalian Politik dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Soeharto dikenal dengan pemerintahan otoriternya, yang melibatkan pembatasan kebebasan berpendapat dan kontrol politik yang ketat. Pembubaran PKI dan pelarangan aktivitas politik yang dianggap mengancam stabilitas merupakan bagian dari pendekatannya.
Perbandingan Kebijakan: Masa Pemerintahan Soekarno dan Soeharto
- Pendekatan Ekonomi
- Soekarno: Kebijakan ekonomi terpimpin dengan kontrol penuh pemerintah terhadap sektor-sektor utama.
- Soeharto: Liberalisasi ekonomi dengan fokus pada investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Politik Eksternal
- Soekarno: Politik ketidakbergantungan dan keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional.
- Soeharto: Penekanan pada stabilitas internal, terutama setelah peristiwa G30S/PKI.
- Politik Nasional
- Soekarno: Konsep Nasakom dan peran dominan PKI dalam politik nasional.
- Soeharto: Pembatasan peran partai politik dan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keamanan.
- Gaya Pemerintahan
- Soekarno: Pemimpin karismatik dengan gaya retorika yang kuat dan nasionalisme.
- Soeharto: Pemimpin otoriter yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
Baca juga : Xiaomi Redmi 12 Diluncurkan: Simak Fitur Utama dan Harga Terbarunya
Pemerintahan Soekarno dan Soeharto memainkan peran kunci dalam pembentukan Indonesia modern. Meskipun pendekatan mereka berbeda secara signifikan, kedua pemimpin ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap identitas dan arah negara. Perbandingan ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perjalanan Indonesia melalui dua era penting dalam sejarahnya.
Penulis : Rahmat zidan