PT Samwon Busana Indonesia Jepara, sebuah perusahaan garmen yang berbasis di Jepara, resmi menghentikan operasional pabriknya mulai Agustus 2026. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa PT Samwon Busana Indonesia hanya menghentikan operasional pabrik di Jepara, bukan menutup seluruh kegiatan usahanya di Indonesia.
Menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, penghentian operasional hanya berlaku untuk Unit Jepara yang mempekerjakan sekitar 670 pekerja. Sementara itu, pabrik PT Samwon di Semarang tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan, fasilitas produksi di Semarang baru meningkatkan kapasitas listrik sebesar 56 persen, dari 555.000 VA menjadi 865.000 VA pada 16 Juli 2026.
PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah mengalami kerugian sejak pandemi Covid-19, akibat menurunnya jumlah pesanan dari sejumlah buyer. Kondisi tersebut mulai terasa dampaknya pada 2024, dengan jumlah pesanan berkurang antara 30 hingga 40 persen. Bahkan, terdapat buyer yang menghentikan pesanan ke perusahaan.
Penutupan pabrik PT Samwon Busana Indonesia Jepara akan mempengaruhi sekitar 680 karyawan, dengan 80 persen di antaranya merupakan karyawan asal Jepara. Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan usaha, termasuk melakukan subsidi silang dengan PT Samwon yang berada di Kawasan Industri Candi (KIC), Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
PT Samwon Busana Indonesia Jepara merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang mengembangkan industri garmen di Indonesia. Satu perusahaan didirikan di Kota Semarang sejak 2006, satu perusahaan lagi berada di Jepara sejak 2015. Perusahaan tersebut memproduksi kemeja dengan market pasar skala ekspor ke Amerika Serikat, sebagian ke Jepang, dan beberapa negara lainnya.
PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah menjadi salah satu perusahaan garmen terbesar di Jepara, dengan kapasitas produksi hingga 4.000 pekerja. Namun, kondisi keuangan yang tidak stabil akibat menurunnya jumlah pesanan membuat perusahaan harus menghentikan operasional pabrik di Jepara.
Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau penyelesaian masalah hubungan industrial dan memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi dengan adil dan transparan sesuai dengan hukum Indonesia.
