Ramai anggota Komisi IX kritik BGN raih opini WTP, ini jawaban waka BGN, menjadi sorotan hangat di kalangan anggota DPR. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) dalam laporan keuangan 2025 memicu pertanyaan dari anggota Komisi IX DPR RI. Mereka mempertanyakan dasar pemberian opini WTP tersebut, terutama karena serapan anggaran BGN hanya mencapai sekitar 60% dan adanya temuan-temuan dalam pelaksanaan program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah. Menurutnya, opini tersebut menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, bukan mengukur capaian kinerja program. “Misalnya mengenai WTP, itu memang, WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini,” kata Arum.
Arum juga mengakui bahwa hasil audit BPK tetap memuat sejumlah catatan dan temuan. Menurutnya, sebagian rekomendasi telah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. “Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap,” kata Arum.
Anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, secara blak-blakan meragukan hasil tersebut mengingat rendahnya serapan anggaran. “Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan serius hari ini. Pertama, tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%. Gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” kata Muazzim.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, juga mempertanyakan dasar pemberian opini WTP tersebut, terutama karena banyaknya masalah internal dan temuan dalam pengadaan barang. “Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, pengadaan IOT dan sebagainya,” kata Yahya.
Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR, mendesak pengurus baru BGN untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh kepengurusan sebelumnya. Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh dan beriringan dengan pemberian solusi atas masalah yang ada. “Evaluasi tata kelola seharusnya ya, seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma.
Perdebatan mengenai opini WTP yang diraih BGN ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ramai anggota Komisi IX kritik BGN raih opini WTP, ini jawaban waka BGN, menjadi sorotan hangat yang membutuhkan penjelasan yang jelas dan tegas dari pihak BGN dan BPK.
Kesimpulan dari perdebatan ini adalah bahwa opini WTP yang diraih BGN masih memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dan transparan. Ramai anggota Komisi IX kritik BGN raih opini WTP, ini jawaban waka BGN, menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
