Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa lembaganya akan melaksanakan keputusan MK dan memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan pemerintah.
Putusan MK tersebut menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus dipisahkan dari anggaran MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun-tahun berikutnya, paling lambat pada 2028. BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas skema anggaran MBG dan memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan efektif.
Selain itu, BGN juga menemukan anomali pada 414 dapur MBG yang menyebabkan pengembalian dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara. BGN membuka Pusat Pelayanan Terpadu untuk aduan dan memastikan transparansi program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa lembaganya akan terus menyisir dan memeriksa seluruh dapur Program MBG untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.
Dalam menyikapi putusan MK, BGN memastikan bahwa program MBG tetap berjalan dan bahwa lembaganya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. BGN juga memastikan bahwa lembaganya akan terus memantau dan mengevaluasi program MBG untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.
Kesimpulan dari putusan MK tersebut adalah bahwa BGN harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. BGN juga harus memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, serta memantau dan mengevaluasi program tersebut untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
