Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk menemui pemerintah pusat guna memperjuangkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Rudy, seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur memiliki kesepahaman untuk membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu penopang utama kemampuan fiskal daerah. Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu merupakan tindakan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
Di tengah tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah di Kalimantan Timur, Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak daerah. Pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan efisiensi karena belanja pegawai tidak dapat dikurangi.
Sebagai contoh, daerah yang sebelumnya menyusun anggaran dalam jumlah besar kini harus bekerja dengan kemampuan fiskal yang jauh lebih kecil sehingga penyesuaian menjadi tidak terhindarkan. Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendukung upaya Gubernur Kaltim untuk memperjuangkan TKD ke pusat. Namun, menurut dia, perjuangan tersebut harus didasarkan pada data hingga naskah akademik yang kuat. Bukan sekadar membangun narasi politik. Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu harus dibangun atas dasar yang kuat.
Kesimpulan dari upaya Buntut pemotongan TKD, Pemprov Kaltim boyong seluruh kepala daerah tagih Rp5,8 triliun ke Kemenkeu adalah bahwa pemerintah daerah harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak daerah. Dengan demikian, diharapkan kondisi fiskal daerah dapat membaik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar.
