Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan menghapus mekanisme penggunaan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai perantara dalam kerja sama layanan angkutan Trans Jabar. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov ini merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Dedi, skema tersebut tidak efisien karena justru menambah biaya tanpa memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah. Selain itu, Dedi juga mengaku telah menyampaikan sejumlah persoalan tata kelola keuangan daerah yang dinilainya perlu segera diperbaiki kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dedi mengatakan salah satu persoalan yang disampaikannya kepada Presiden berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana bagi hasil migas dan keuntungan dari PT Pertamina yang selama ini harus melalui BUMD. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov ini juga terkait dengan praktik percaloan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan BUMD.
Ia menilai bahwa dana bagi hasil tersebut seharusnya langsung disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membiayai pembangunan. Namun, dana tersebut justru sering kali diinvestasikan kembali oleh BUMD untuk membentuk entitas baru yang tidak jelas urgensinya.
Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov ini merupakan upaya untuk menghindari praktik percaloan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dedi berharap bahwa dengan menghapus mekanisme perantara BUMD, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dedi Mulyadi juga menyoroti skema kerja sama penyediaan transportasi massal Trans Jabar antara Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, dan PT DAMRI. Ia menilai bahwa keterlibatan BUMD dalam proyek ini hanya menciptakan rantai birokrasi yang membebani anggaran daerah.
Presiden Prabowo Subianto menyambut masukan tersebut dan berjanji akan mengevaluasi regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran dana tersebut. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kesimpulan dari kebijakan Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan menghapus mekanisme perantara BUMD, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
