Cipayung Plus Kota Kupang tolak penyematan gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi, singgung mekanisme adat yang menjadi sorotan hangat di masyarakat. Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang menyatakan menolak penyematan gelar tersebut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai tidak melalui mekanisme adat yang sah, partisipatif, serta melibatkan lembaga adat yang berwenang.
Menurut Koordinator Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang, M. Ilham Snae, gelar adat memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural yang tinggi bagi masyarakat Timor. Karena itu, proses pemberiannya harus mengikuti tata cara adat dan tidak dijadikan sebagai kepentingan politik maupun pencitraan.
Penolakan ini juga didukung oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka, yang menegaskan bahwa keputusan yang mengatasnamakan identitas seluruh masyarakat Timor semestinya lahir dari musyawarah terbuka, melibatkan tokoh adat, akademisi, dan pemuda, bukan ditentukan segelintir pihak.
Cipayung Plus Kota Kupang tolak penyematan gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi, singgung mekanisme adat yang dianggap tidak transparan. Mereka mengajak masyarakat agar tidak mudah memberikan gelar kebangsawanan atau gelar raja yang merupakan warisan leluhur, serta mendesak semua pihak untuk tidak mempolitisasi simbol, gelar, maupun institusi adat demi kepentingan di luar nilai-nilai budaya.
Cipayung Plus Kota Kupang tolak penyematan gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi, singgung mekanisme adat yang perlu diperhatikan. Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus juga menilai kehadiran Jokowi di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari agenda politik dan konsolidasi. Mereka mengajak masyarakat menjaga persatuan, menghormati perbedaan pandangan, serta mengedepankan dialog dalam menyikapi polemik tersebut.
Cipayung Plus Kota Kupang tolak penyematan gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi, singgung mekanisme adat yang menjadi perhatian utama. Pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi, menghormati adat, dan melestarikan budaya bangsa. Dengan demikian, Cipayung Plus Kota Kupang tolak penyematan gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi, singgung mekanisme adat yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya.
