Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan menghapus mekanisme penggunaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perantara dalam kerja sama layanan angkutan Trans Jabar. Ia menyatakan bahwa skema tersebut tidak efisien karena menambah biaya tanpa memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov, hal ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Dedi, salah satu persoalan yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyaluran dana bagi hasil migas dan keuntungan dari PT Pertamina yang harus melalui BUMD. Ia berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya langsung disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membiayai pembangunan. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
Dedi juga menyoroti skema kerja sama penyediaan transportasi massal Trans Jabar antara Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, dan PT DAMRI. Ia menilai bahwa keterlibatan BUMD dalam proyek ini hanya menciptakan rantai birokrasi yang membebani anggaran daerah. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi beban biaya.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyambut masukan dari Dedi dan berjanji akan mengevaluasi regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran dana tersebut. Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kesimpulan dari kebijakan Dedi Mulyadi coret BUMD perantara Trans Jabar, Damri langsung dibayar pemprov adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
