Kejagung kembali menjadi sorotan publik setelah rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, dijaga oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, juga menjadi perhatian karena pengamanan rumahnya oleh prajurit TNI.
Menurut Sekretaris Jenderal PP HIKMAHBUDHI Dwi Purnomo, pengamanan pejabat negara oleh TNI memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Ia meminta Presiden untuk mencopot Febrie Adriansyah dari jabatannya agar proses klarifikasi dan penegakan hukum dapat berjalan objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Sementara itu, Mabes TNI menjelaskan bahwa pengamanan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dilakukan atas permintaan pihak Kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang ramai belakangan ini.
Komisi III DPR RI mendukung langkah Polri dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi batu bara yang ditangani oleh Kortas Tipidkor Polri. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan independen tanpa pandang bulu terhadap jabatan pelaku. Ia juga menekankan bahwa kasus batu bara harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
Seodeson Tandra, anggota Komisi III DPR RI, meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk solid mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu. Seodeson juga menekankan bahwa semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa kejagung harus tetap menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pengamanan rumah pejabat oleh TNI harus dikoordinasikan dengan baik dan tidak boleh menimbulkan kegelisahan publik. Selain itu, kasus korupsi batu bara harus diusut tuntas secara transparan dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
