Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena menurutnya, sudah saatnya kebijakan tersebut diubah untuk menciptakan keadilan bagi semua warga Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang menggodok regulasi terkait pajak untuk kendaraan listrik, karena selama ini kendaraan listrik diberikan insentif berupa pembebasan pajak di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa jumlah mobil listrik di Jakarta merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya, karena adanya insentif yang diberikan kepada pemilik kendaraan listrik, termasuk mobil listrik, di Jakarta. Pramono mencontohkan, pemilik kendaraan listrik di Jakarta tidak hanya diberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), tetapi juga dikecualikan dari kebijakan ganjil genap pelat nomor kendaraan.
Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena kebijakan tersebut membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta meningkat pesat. Oleh karena itu, Pemprov DKI tengah menggodok regulasi terkait kendaraan listrik, sehingga menciptakan keadilan bagi semua warga Jakarta. Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini.
Sementara itu, Pramono juga telah berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai rencana Transjakarta berbahan bakar hidrogen untuk mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena menurutnya, sudah saatnya Jakarta beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Menurut Pramono, rencana Transjakarta berbahan bakar hidrogen tersebut masih dalam tahap penggodokan, tetapi ia yakin bahwa kebijakan tersebut akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan warga Jakarta. Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kesimpulan dari pernyataan Pramono adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera mengubah kebijakan terkait mobil listrik di Jakarta, sehingga menciptakan keadilan bagi semua warga Jakarta. Pramono tak ingin mobil listrik di Jakarta terus menerus diistimewakan, karena menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini.
