Sherly Laos jelaskan alasan TPP ASN dipangkas, tekanan fiskal Malut capai Rp709 miliar, menjadi topik hangat di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Sherly Laos menegaskan bahwa keputusan ini diambil agar TPP tetap dapat dibayarkan hingga Desember 2026.
Menurut Sherly Laos, alokasi anggaran TPP dalam APBD Induk 2026 hanya mampu membiayai pembayaran hingga Agustus. Agar TPP seluruh ASN tetap dapat dibayarkan sampai Desember 2026, pemerintah daerah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp263 miliar. Meski Pemprov Maluku Utara berhasil mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp346 miliar, dana yang benar-benar dapat dimanfaatkan dalam APBD Perubahan hanya sekitar Rp145 miliar.
Sherly Laos juga menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah semakin tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp709 miliar. Ditambah lagi, pengalihan pembiayaan gaji dan TPP sekitar 4.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Maluku Utara. Sherly Laos jelaskan alasan TPP ASN dipangkas, tekanan fiskal Malut capai Rp709 miliar, dan menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
TPP staf dan PPPK disesuaikan 10 persen mulai Juli–Desember 2026, sedangkan pejabat eselon dipangkas 20 persen sepanjang 2026. Sherly Laos menegaskan bahwa kebijakan ini diambil agar TPP tetap dibayarkan hingga Desember 2026. Sherly Laos jelaskan alasan TPP ASN dipangkas, tekanan fiskal Malut capai Rp709 miliar, dan menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Sherly Laos jelaskan alasan TPP ASN dipangkas, tekanan fiskal Malut capai Rp709 miliar, dan menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Dalam kesimpulan, kebijakan penyesuaian TPP bagi ASN di Maluku Utara dilakukan untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Sherly Laos jelaskan alasan TPP ASN dipangkas, tekanan fiskal Malut capai Rp709 miliar, dan menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
