Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella, berencana memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah resmi dilantik pada 7 Agustus 2026. Pemerintahan baru Kolombia juga akan menghentikan rencana pembukaan kedutaan besar di Palestina dan berencana memindahkan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.
De la Espriella menyatakan misi diplomatik Kolombia di Palestina tidak pernah beroperasi secara efektif. Karena itu, pembukaannya akan ditangguhkan sebagai bagian dari restrukturisasi jaringan diplomatik Kolombia.
Rencana tersebut menjadi perubahan besar dari kebijakan luar negeri Presiden Gustavo Petro yang selama ini dikenal mendukung perjuangan Palestina. Petro sebelumnya memutus hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel pada Mei 2024 sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Calon Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bola Escobar, sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar di Washington. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemulihan hubungan diplomatik setelah pemerintahan baru Kolombia mulai berkuasa.
Kolombia dan Israel juga disebut berencana kembali menukar duta besar, memperluas kerja sama perdagangan dan keamanan, serta menghapus persyaratan visa bagi warga kedua negara.
Rencana pemindahan kedutaan Kolombia ke Yerusalem menuai kontroversi karena status kota tersebut masih menjadi sengketa internasional. Langkah itu dinilai bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478 yang menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Yerusalem yang dilakukan Israel.
Perubahan kebijakan tersebut sekaligus dinilai sebagai kemunduran bagi posisi diplomatik Kolombia yang selama pemerintahan Petro secara terbuka mendukung Palestina.
Namun, sejumlah pengamat menilai warisan politik Petro terkait isu Palestina telah memengaruhi opini publik di Kolombia dan tidak mudah dihapus hanya melalui perubahan kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa Damaskus secara aktif berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel. Ini menambah daftar panjang perubahan drastis kebijakan luar negeri dari Suriah sejak al-Sharaa menjabat.
Suriah dikenal menjadi salah satu negara yang vokal menentang Israel sejak 1948. Banyak pengamat menilai perubahan kebijakan luar negeri Suriah ini merupakan tanda bahwa negara tersebut siap untuk memulai proses perdamaian dengan Israel.
